Penanganan Konflik di Papua Dinilai Butuh Peran Presiden

Jakarta: Penanganan konflik bersenjata di Papua dinilai memerlukan peran Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, konflik ini terus berkepanjangan dan mengakibatkan jatuhnya korban serta gangguan keamanan bagi masyarakat sipil.

“Kepada bapak Presiden Prabowo untuk segera menuntaskan konflik bersenjata di Papua," kata Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma melalui keterangan tertulis, Senin, 3 November 2025.
 

Dia harap Kepala Negara memperhatikan nasib masyarakat pengungsi yang menderita di dalam hutan dan tempat pengungsian. Mereka mengalami kesulitan makanan, minuman, obat-obatan bahkan tempat tinggal yang layak.

"Selain jatuh banyak korban jiwa, mohon perhatikan nasib masyarakat yang terpaksa mengungsi. Merasa tidak aman, menderita di pengungsian, susah makan dan obat-obatan. Belum lagi terganggu aktivitas sehari-harinya,” ujar Filep.

Filep mengaku prihatin kondisi masyarakat di pengungsian terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang terhambat pendidikannya. Sekretaris MPR For Papua itu mengatakan kondisi ini akan mengganggu masa depan pendidikan anak Papua.


Ilustrasi--seluruh anggota MPR yang berasal dari enam provinsi di Papua tergabung dalam wadah MPR for Papua. Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Dia mendukung Komnas HAM yang mengecam penembakan serta pendekatan kekerasan hingga mengakibatkan jatuhnya korban. Pemerintah, kata dia, harus segera merespons pernyataan sikap Komnas HAM dan mengevaluasi pendekatan penanganan masalah Papua.

“Kami apresiasi penyelesaian masalah Aceh dan berharap masalah Papua juga terselesaikan segera dengan memberi rasa keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM jangan sampai berulang, bagaimana berbicara soal kesejahteraan tapi keamanan belum terjamin. Saya harap semua stakeholder mengedepankan dialog dan penyelesaian yang baik,” ujar Filep.