Bencana Rob di Sayung Demak Diminta Jadi Perhatian Pemerintah

Jakarta: Bencana banjir Rob di wilayah Sayung, Demak, diminta menjadi perhatian pemerintah. Bencana tersebut sudah bertahun-tahun melanda beberapa desa dan meresahkan masyarakat.

Hal ini disampaikan Humas Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN) Hasan Fatoni. Ia berharap Kementerian Pekerjaan Umum membantu menuntaskan banjir rob di Demak. 

"Bekerja saling kolaborasi menghasilkan satu rumusan dan kerja konkret bisa kita lihat. Tidak usah menghiraukan yang tidak penting," kata Hasan, Senin, 16 Juni 2025. 

Ketua Dewan Pembina PDBN Mayjen TNI (Purn) Hartomo mengungkapkan ada beberapa cara menyelesaikan banjir rob di wilayah Sayung. Antara lain, mengosongkan daerah itu dan memindahkan penduduknya ke daerah yang dataran lebih tinggi. 

"Atau dengan membuat bendungan laut, hanya dengan cara itu yang bisa di lakukan," kata Hartomo.
 

Baca juga: Pemerintah Minta Maaf dan Janji Tangani Rob Sayung Lewat Otorita Tanggul Laut

Ia menilai perlu perhatian terhadap kualitas daerah yang kena rob. Apakah memang itu merupakan daerah yang sangat vital seperti pusat pemerintahan, atau pusat industri strategis, sehingga perlu dijaga dan pertahankan.

"Maka solusi terbaik di buat bendungan laut, tetapi kalau itu merupakan daerah pemukiman biasa, maka yang paling rendahkan cost nya adalah pindahkan secara massal penghuninya," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar dan Litbang PDBN Hanif Nurcholis mengatakan ada empat langkah yang perlu diupayakan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari banjir rob. Pertama, menetapkan Sayung sebagai kawasan terdampak bencana rob permanen yang memerlukan penanganan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan.

Kedua, menyusun dan melaksanakan rencana induk (master plan) penanganan rob berbasis mitigasi jangka panjang dan adaptasi perubahan iklim. Ketiga, melindungi hak-hak warga negara yang kehilangan rumah, lahan mata pencaharian, dan akses layanan dasar akibat bencana rob yang terus terjadi.

"Keempat mengalokasikan anggaran khusus untuk normalisasi wilayah, relokasi yang manusiawi dan pemulihan infrastruktur yang terdampak," ungkap Hasan.

Ia menilai masalah rob bukan hanya urusan teknis hidrologi atau cuaca, tetapi sudah menyangkut keadilan ekologis dan keselamatan hidup rakyat. Negara tidak boleh abai.

"Kami menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Demak untuk menunjukkan keberpihakan dan tanggung jawab konstitusional kepada rakyat Sayung dan wilayah sekitarnya," ungkap Hanif.