KTT ke-46 ASEAN: Filipina Desak Percepatan Kode Etik Laut China Selatan

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dalam KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, 27 Mei 2025 (myasean2025.my)

KTT ke-46 ASEAN: Filipina Desak Percepatan Kode Etik Laut China Selatan

Willy Haryono • 27 May 2025 15:01

Kuala Lumpur: Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mendesak para pemimpin negara anggota ASEAN untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan code of conduct atau kode etik di Laut China Selatan. Pernyataan itu disampaikan Marcos dalam KTT ke-46 ASEAN yang digelar di Malaysia, sebagaimana dilaporkan South China Morning Post.

"Kami menekankan pentingnya segera mengadopsi kode etik yang secara hukum mengikat di Laut China Selatan. Ini penting untuk melindungi hak maritim, menjaga stabilitas, dan mencegah salah perhitungan di laut," ujar Marcos dalam forum tersebut.

Mengutip dari Anadolu Agency, Selasa, 27 Mei 2025, kode etik tersebut telah dinegosiasikan antara ASEAN dan Tiongkok sejak 2002, dengan tujuan menetapkan pedoman perilaku maritim dan mekanisme penanganan krisis di wilayah sengketa.

Namun, pembahasannya terus mengalami kebuntuan selama lebih dari dua dekade akibat ketegangan yang terus berlangsung serta perbedaan kepentingan nasional di antara negara-negara terkait.

Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran penting dengan cadangan sumber daya laut dan energi yang melimpah. Beberapa negara ASEAN, termasuk Filipina, Vietnam, dan Malaysia, memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Tiongkok di kawasan tersebut.

Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag memenangkan gugatan Filipina terhadap klaim maritim Tiongkok di Laut China Selatan. Putusan itu menyatakan bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.

Namun, Beijing menolak hasil arbitrase tersebut dan terus mempertahankan kehadirannya di wilayah sengketa di Laut China Selatan.

Desakan Filipina agar ASEAN mempercepat penyusunan kode etik mencerminkan kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik di kawasan. Pemerintah Filipina menilai adanya pedoman hukum yang jelas akan membantu mencegah insiden di laut serta memperkuat posisi ASEAN dalam menghadapi tekanan dari Tiongkok. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga:  Pengerahan Kapal Monster oleh Tiongkok Mengkhawatirkan Filipina

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Willy Haryono)