Revitalisasi Pesantren Dinilai untuk Menegaskan Kehadiran Pemerintah

Jakarta: Keputusan pemerintah merevitalisasi gedung pesantren dan sekolah lain yang sudah rawan ambruk, diacungi jempol. Negara dinilai sedang memastikan kehadirannya dalam semua keputusan rakyat, termasuk di sektor pendidikan.

“Ketika negara hadir, tidak hanya di pesantren, tetapi juga di sekolah keagamaan Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha, maka keadilan distributor dalam pembangunan benar-benar dijalankan,” kata Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah melalui keterangan tertulis, Jumat, 24 Oktober 2025.

Trubus menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan revitalisasi gedung rawan merupakan bagian dari kepedulian pemerintah, dalam memastikan pendidikan anak berjalan dengan aman meski harus jauh dari orang tua. Sehingga, kekhawatiran bisa menghilang.

“Ia (Presiden) melihat mendirikan keagamaan sebagai bagian dari sistem sosial yang harus aman, layak, dan inklusif,” ujar Trubus.
 

Keputusan ini juga dinilai sebagai rencana pemerintah untuk memastikan para santri bisa mendapatkan ilmu pendidikan yang layak. Sehingga, masa depan bangsa semakin cerah.

“Harapannya, para santri memiliki bekal yang lengkap, tidak hanya dari sisi akhlak dan keagamaan, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan ilmu ekonomi,” ucap Trubus.

Ilustrasi santri di pondok pesantren/MI/Abdus Syukur

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung renovasi bangunan pondok pesantren. Salah satunya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

“Tentu kita melihat kemampuan dari keuangan negara ya, dalam hal ini APBN, manakala yang berkenaan dengan proses-proses pembangunan itu akan dibebankan kepada APBN," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu, 22 Oktober 2025.