Menlu Rusia Sebut Indonesia dalam Pasukan Perdamaian ke Ukraina

Moskow: Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa politikus  Eropa yang berusaha mengerahkan misi penjaga perdamaian ke Ukraina membuktikan 'kegagalan politik' mereka setiap hari.

“(Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron) terus berbicara tentang pengiriman senjata ke Ukraina seperti yang mereka lakukan sebelumnya, dan bahkan berbicara tentang pembentukan 'koalisi yang bersedia' dan mengerahkan 'misi penjaga perdamaian' atau 'misi untuk memastikan keamanan Ukraina' setelah perang berakhir,” ujar Menlu Lavrov, saat wawancara di Moskow pada Selasa 25 Maret 2025, yang dikutip dari Viory, Rabu 26 Maret 2025.

“Atau, bahkan dua misi di mana satu akan ditempatkan di perbatasan dengan UE dan NATO, dan yang lainnya akan dibentuk dari negara-negara di belahan bumi selatan, seperti India, Indonesia, Arab Saudi, dan bahkan Tiongkok. Namun, 'para pemimpi' ini membuat kegagalan politik mereka yang sangat besar menjadi jelas dari hari ke hari," kata Lavrov.

Lavrov menambahkan bahwa 'keinginan mereka untuk menahan' dan 'mengalahkan' Rusia telah terlihat sepanjang sejarah.

"Untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, seluruh Eropa ditaklukkan oleh Napoleon dan Hitler. Dalam contoh khusus ini, seluruh Eropa telah dimobilisasi," kata Lavrov.

Menyusul desakan Trump untuk gencatan senjata cepat, Macron berencana bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk menyatukan 37 negara guna meningkatkan kemampuan militer Ukraina.

Moskow melancarkan serangan militer di Ukraina pada akhir Februari 2022 setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk (DPR dan LPR), dengan mengklaim bahwa Kiev telah gagal menjamin status khusus mereka berdasarkan Perjanjian Minsk 2014, dan mendesak Ukraina untuk menyatakan dirinya secara resmi netral dan memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan pernah bergabung dengan NATO.

Kyiv mengecam tindakan Rusia tersebut sebagai invasi. Zelensky memberlakukan darurat militer di seluruh negeri, mengumumkan mobilisasi umum, sementara UE dan AS memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap Moskow.

Belum ada permintaan ke Indonesia

Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat mengatakan, terkait dengan kabar Rusia dan pasukan perdamaian PBB dari beberapa negara termasuk Indonesia, belum ada permintaan secara langsung.

“Kemlu belum menerima permintaan resmi dari pihak manapun yang menginginkan keberadaan pasukan perdamaian Indonesia di wilayah perbatasan Rusia-Ukraina,” ujar Roy dalam keterangannya.

“Pemerintah Indonesia senantiasa mengikuti secara dekat upaya dan proses perundingan yang sedang berjalan antara pihak-pihak yang bertikai; serta mendukung segala upaya untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina melalui negosiasi-diplomasi yang inklusif,” pungkas Roy.