Evaluasi LKPJ 2024 Jadi Sorotan Fraksi DPRD Jatim

Surabaya: Rapat Paripurna perdana DPRD Jawa Timur pasca Lebaran 2025 tetap digelar meski tanpa kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di awal sidang. Paripurna yang digelar pada Rabu, 10 April 2025 itu mengagendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2024.

Sidang dimulai pukul 10.00 WIB. Namun, Gubernur Khofifah baru tiba sekitar pukul 11.18 WIB atau hampir satu jam setelah paripurna dimulai. Saat itu, sidang sudah memasuki tahap pembacaan pemandangan umum fraksi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, terlihat keluar dari ruang sidang untuk menyambut kedatangan gubernur di lobi bawah gedung. Khofifah kemudian langsung menuju ruang VVIP di lantai dua, sebelum akhirnya masuk ke ruang sidang. Namun saat itu sidang sudah selesai dan dilanjutkan dengan acara halal bihalal.

Berbeda dengan Khofifah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak hadir sejak awal dan mengikuti jalannya sidang hingga selesai. Emil tampak menyimak langsung penyampaian sikap politik masing-masing fraksi terhadap kinerja tahunan pemerintah provinsi.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Jatim, Syamsiar Aulia Rahman, melaporkan rincian kehadiran fraksi dalam rapat paripurna sebagai berikut:

Fraksi PKB: 19 anggota

Fraksi PDI Perjuangan: 13 anggota

Fraksi Gerindra: 17 anggota

Fraksi Golkar: 14 anggota

Fraksi Demokrat: 9 anggota

Fraksi NasDem: 7 anggota

Fraksi PAN: 4 anggota

Fraksi PKS: 4 anggota

Fraksi Gabungan PPP dan PSI: 2 anggota

Anggota dewan menegaskan bahwa agenda pemandangan umum fraksi merupakan bagian penting dari proses evaluasi kinerja tahunan kepala daerah.

“Agenda ini merupakan bagian penting dari proses evaluasi kinerja tahunan kepala daerah. Kehadiran pihak eksekutif sangat kami apresiasi,” ujar salah satu anggota dewan dalam forum.

Masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi dasar evaluasi kinerja Pemprov Jatim serta acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya.