AS Blokir Mahmoud Abbas dan 80 Pejabat Palestina Hadiri Sidang Umum PBB

New York: Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas bersama 80 pejabat lainnya dilarang menghadiri Sidang Umum PBB yang digelar September mendatang di New York, Amerika Serikat (AS).

Mengutip dari Sky News, Sabtu, 30 Agustus 2025, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mencabut visa para delegasi dari Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), serta menolak permohonan visa baru.

Langkah ini menjadi bagian terbaru dari kebijakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang menargetkan Palestina dengan pembatasan visa, menyusul penghentian program yang sebelumnya memungkinkan anak-anak Gaza yang terluka mendapatkan perawatan medis di Amerika Serikat.

“Demi kepentingan keamanan nasional, kami harus meminta pertanggungjawaban PLO dan PA karena tidak menepati komitmen mereka, serta karena melemahkan prospek perdamaian,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS.

Pernyataan itu menambahkan, agar dapat dipandang sebagai mitra perdamaian, kedua kelompok “harus secara konsisten menolak terorisme dan mengakhiri hasutan terorisme di pendidikan, sebagaimana diwajibkan oleh hukum AS dan sebagaimana dijanjikan oleh PLO.”

Kecaman terhadap ofensif Israel

Sejumlah sekutu AS, termasuk Prancis, Malta, dan Australia, mengumumkan rencana untuk mengakui Palestina sebagai negara dalam Sidang Umum PBB September nanti. Kanada dan Inggris juga diperkirakan akan melakukan hal serupa kecuali Israel memenuhi persyaratan tertentu.

Sementara itu, Israel pada Jumat menyatakan kota terbesar di Gaza sebagai zona tempur berbahaya. Militer Israel melancarkan ofensif yang memicu kecaman internasional.

Menteri luar negeri Islandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Slovenia, dan Spanyol mengeluarkan pernyataan bersama bahwa operasi militer di Gaza City akan menimbulkan “kematian tak tertahankan terhadap warga sipil Palestina yang tak bersalah.”

Ratusan ribu warga Palestina saat ini berlindung di Gaza City di tengah kelaparan yang meluas.

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyebut Mahmoud Abbas tadinya dijadwalkan memimpin delegasi dalam sidang tersebut dan berpidato di Debat Umum Majelis, yang dimulai 23 September.

Ia juga dijadwalkan hadir dalam pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi pada 22 September mengenai solusi dua negara, yakni Israel hidup berdampingan dengan negara Palestina merdeka.

Palestina sendiri merupakan anggota pengamat di PBB, sehingga memiliki hak berbicara dalam sidang, tetapi tidak memiliki hak suara atas resolusi.

Baca juga:  Presiden Palestina Tunjuk Wapres Baru, Langkah Besar untuk Siapkan Penerus