DPR-Pemerintah Bahas DIM Revisi KUHAP Pekan Depan

Jakarta: DPR mulai menggelar rapat kerja (raker) bersama pemerintah, membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). DIM tersebut dikirim pekan ini.

"Kemungkinan besar minggu ini sudah dikirim dan insyallah minggu depan akan mulai raker antara pemerintah dan DPR dan akan memulai pembahasan-pembahasan undang-undang," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.

Dasco mengaku belum mencermati pasal-pasal di revisi KUHAP yang krusial. Namun, dia memastikan pembahasannya akan transparan dan publik dapat memantau.
 

Baca: Pemerintah Resmi Teken DIM RUU KUHAP

"Saya enggak terlalu hafal pasal-pasal yang krusial tapi nanti bisa dilihat karena pembahasannya transparan terbuka dan juga kita sudah minta setiap perkembangan ditampilkan di web yang disediakan untuk itu," ujar Dasco.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu belum dapat berbicara soal target dituntaskannya pembahasan revisi KUHAP. Dia meyakini akan ada dinamika yang berkembang.

"Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan. Itu kalau lancar ya bisa cepar, jadi kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih tejadi hal-hal yang belum bisa disepakati," ucap Dasco.