Bukan karena Efisiensi, Ini yang Bikin Belanja Pemerintah Turun

Jakarta: Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada kuartal I-2025 tercatat tumbuh minus 1,38 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan memiliki distribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,88 persen. Penurunan itu disebut terjadi karena pemerintah tak lagi melakukan belanja pemilihan umum (Pemilu) seperti di tahun lalu.

"Tahun lalu terjadi realisasi anggaran yang relatif lebih cepat dan juga relatif lebih banyak karena adanya pemilu 2024," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.

Dia mengatakan, efisiensi atau realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah bukan menjadi sebab turunnya pertumbuhan konsumsi pemerintah. Namun Amalia menuturkan, pertumbuhan konsumsi pemerintah akan terlihat mulai kuartal II-2025 setelah proses administrasi realokasi anggaran selesai.

"Tentunya nanti ada realokasi anggaran yang dampaknya kelihatannya nanti akan direalisasikan di kuartal II-2025 dan seterusnya. Jadi karena di kuartal I ini masih adanya proses administrasi untuk kemudian dialokasi menjadi kegiatan-kegiatan pemerintah maupun kegiatan ekonomi lainnya," jelas dia.
 

Baca juga:  Konsumsi Rumah Tangga Tertahan Meski Ada Lebaran, Ini Penyebabnya

(Ilustrasi BPS. Foto: Dok MI)

Belanja negara masih tumbuh

Di sisi lain, belanja negara hingga Maret 2025 tercatat sebesar Rp620,3 triliun. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp207,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan lonjakan pendapatan negara ini menjadi indikator positif, terutama setelah penerimaan pajak sempat mengalami tekanan di awal tahun. Ia menilai tren pemulihan ini memberikan sinyal baik bagi pelaksanaan kebijakan fiskal ke depan.

"Ini adalah perkembangan yang sangat positif. Kekhawatiran yang sempat muncul di Januari dan Februari mulai mereda, dan kita melihat pemulihan yang cukup meyakinkan," ungkap dia.