Muhammadiyah: BP Haji Tonggak Baru Pengelolaan Haji

Jakarta: Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyambut baik pembentukan Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BP Haji RI). Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut.

"Muhammadiyah siap mendukung dan mendoakan BP Haji RI agar menjadi tonggak baru dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia, dengan pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan memberikan manfaat luas bagi umat," kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir melalui keterangan tertulis, Jumat, 7 Maret 2025.

Haedar menyampaikan pentingnya pengelolaan haji yang matang. Sebab, penyelenggaraan haji memiliki sangat kompleks karena mencakup aspek syariah, sosial, ekonomi, dan politik.

“Haji bukan hanya ibadah, tetapi juga bagian dari identitas keagamaan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, bimbingan syariah yang optimal dan tata kelola yang profesional sangat diperlukan,” ungkap dia.
 

Baca juga:  Legislator NasDem Ingatkan Pemerintah Cegah Monopoli Penyelenggaraan Haji Khusus

Haedar juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana haji. Mengingat besarnya perputaran dana dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Dari sisi politik, ia menyoroti bahwa penyelenggaraan haji melibatkan kebijakan pemerintah, peran DPR, serta diplomasi dengan Arab Saudi. Sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional.

Selain itu, Haedar menegaskan penyelenggaraan haji harus dikelola dengan sistem yang baik. Hal itu dinilai tidak bisa dilakukan secara instan.

“Dalam konteks ini, BP Haji RI memperoleh harapan lebih besar untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih baik, termasuk mengurai antrean panjang jemaah haji yang semakin meningkat, khususnya dengan mayoritas calon jemaah berusia 50 tahun ke atas,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala BP Haji RI, Moch. Irfan Yusuf  menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah ini dengan optimal. Sebab, tanggung jawab yang diemban BP Haji sangat besar.

“Kami datang ke Muhammadiyah untuk meminta nasihat dan dukungan. Haji bukan sekadar perjalanan ibadah, tetapi juga tanggung jawab besar dunia dan akhirat. Dengan kolaborasi ini, kami berharap penyelenggaraan haji dapat lebih profesional dan sesuai harapan Presiden serta umat Islam Indonesia,” ujar Irfan.

Wakil Kepala BP Haji RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya reformasi dalam pengelolaan haji. Hal itu dilakukan dengan fokus pada efisiensi dan profesionalisme.

“BP Haji telah menyiapkan strategi EMAN (Efisien, Aman, Nyaman) serta Visi Tri Sukses: Sukses Ritual, Sukses Ekosistem Ekonomi Haji, dan Sukses Peradaban,” kata Dahnil.