Mendag Budi Santoso pada Rapat Kerja (Raker) Kemendag-Komisi VI DPR RI. Foto: dok Biro Humas Kemendag.
Husen Miftahudin • 16 September 2025 15:22
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendapatkan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar Rp586,63 miliar yang dialokasikan untuk belanja operasional dan nonoperasional. Tambahan anggaran itu didapatkan setelah disetujui Komisi VI DPR RI.
Pada Rapat Kerja (Raker) Kemendag-Komisi VI DPR RI dengan agenda Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2026, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengapresiasi persetujuan Komisi VI DPR RI atas usulan penambahan anggaran tersebut.
"Pemerintah akan terus menindaklanjuti usulan ini, sekaligus memastikan anggaran yang tersedia dapat memperkuat program perdagangan dalam negeri, meningkatkan daya saing produk nasional, serta menjaga reputasi pasar rakyat yang menjadi denyut perekonomian masyarakat," ucap Budi dikutip dari siaran pers, Selasa, 16 September 2025.
Selain mendukung penambahan anggaran Kemendag, Komisi VI DPR RI juga mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar mengalokasikan anggaran Program Revitalisasi Pasar Rakyat sebesar Rp2,42 triliun.
Usulan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
Pagu anggaran Kemendag 2026 capai Rp1,40 triliun
Dalam rapat tersebut, Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,40 triliun. Pagu anggaran ini untuk mendukung Rencana Kerja Kemendag untuk Program Perdagangan Dalam Negeri, Program Perdagangan Luar Negeri, dan Program Dukungan Manajemen Kemendag.
Kemendag sendiri telah menyampaikan usulan penambahan anggaran ini kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Kami terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Atas komunikasi tersebut, kami telah menyampaikan surat kembali ke Kemenkeu. Kami berharap bisa mendapat respons positif dari Kemenkeu," kata Mendag.
Komisi VI DPR RI menyatakan penambahan anggaran dipandang penting untuk memperkuat program strategis nasional di sektor
perdagangan, termasuk revitalisasi pasar rakyat. Dukungan anggaran juga diperlukan untuk mendorong daya saing produk dalam negeri di pasar lokal dan global.
Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menekankan, revitalisasi pasar merupakan aspek vital bagi perekonomian rakyat sehingga anggaran perlu ditingkatkan. "Revitalisasi pasar merupakan hal yang krusial bagi perekonomian karena langsung berkaitan dengan perekonomian masyarakat, bahkan telah diatur dalam inpres," tutur dia.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid juga menyampaikan dukungan terhadap usulan penambahan anggaran Kemendag tersebut. Ia menyebut, masih banyak pasar rakyat yang kumuh dan belum nyaman untuk aktivitas jual beli masyarakat. Sehingga menurut dia, revitalisasi pasar merupakan langkah nyata untuk memperkuat perekonomian rakyat.