Wapres Gibran Pastikan Penyaluran BSU di Kantor Pos Tak Disunat

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengecek penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 2025 di Kantor Pos di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang.

Wapres Gibran Pastikan Penyaluran BSU di Kantor Pos Tak Disunat

Hendrik Simorangkir • 16 July 2025 12:05

Tangerang: Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengecek penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 2025 di Kantor Pos di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten. Kunjungannya itu untuk memastikan penyaluran tidak dipotong. 

Berdasarkan pantauan di lokasi, Gibran tiba dengan ditemani Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Imannuel Ebenezer (Noel), Gubernur Banten, Andra Soni, dan Wali Kota Tangerang, Sachrudin. Gibran tiba langsung memberikan amplop BSU secara simbolis kepada tiga masyarakat.

"Digunakan sebaik-baiknya ya ibu. Semoga bermanfaat ya pak. Tidak ada potongan ya," kata Gibran saat menyerahkan BSU dan mengecek situasi Kantor Pos lalu pergi meninggalkan lokasi, Rabu, 16 Juli 2025. 

Sementara, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Imannuel Ebenezer menuturkan, kedatangan Gibran dalam waktu yang singkat itu untuk memastikan penyaluran BSU tidak dipersulit kepada masyarakat. Selain itu Gibran juga mengecek langsung isi amplop penerima BSU, untuk memastikan bantuan yang diterima RP600 ribu tidak disunat.

"Kedatangan Pak Wapres bukan hanya mengecek penyaluran saja, melainkan juga berinteraksi dengan warga penerima untuk memastikan tidak ada potongan, benar tidak di dalamnya ada duitnya," kata Noel.

Baca: 

13,6 Juta Orang Telah Menerima BSU, Terbanyak di Pulau Jawa


Noel memastikan bakal memberi tindakan tegas jika menemukan pemotongan dalam penyaluran BSU. Pasalnya, BSU diperuntukan bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Hari ini 100 persen kami pastikan tidak ada yang namanya pemotongan satu rupiah pun dari hak yang diberikan, tanpa ada sedikitpun indikasi dipersulit. Tahu sendiri saya seandainya dipersulit, pasti saya ngamuk-ngamuk dong, jangan dipersulit hal-hal kayak begitu, karena itu udah hak mereka, jangan dihambat, jangan dikurangin, enggak boleh dipotong," ungkapnya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Lukman Diah Sari)