Panasonic Indonesia Dipastikan Tidak Ada PHK

Ilustrasi, pabrik Panasonic. Foto: Infobrand.

Panasonic Indonesia Dipastikan Tidak Ada PHK

Insi Nantika Jelita • 15 May 2025 12:42

Jakarta: PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI) menegaskan tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia, meskipun Panasonic Holdings secara global sedang melakukan restrukturisasi yang mencakup pengurangan tenaga kerja hingga 10 ribu orang.

"PHK tidak terjadi di Indonesia," tegas Wakil Presiden Direktur PT Panasonic Manufacturing Indonesia Daniel Suhardiman dalam pernyataan resmi, dikutip Kamis, 15 Mei 2025.

Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dinilai menjadi pilar penting bagi pertumbuhan Panasonic. Pabrik perusahaan elektronik yang berada di Indonesia tersebut dikatakan tidak hanya melayani kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara.

Hal ini menunjukkan daya saing tinggi yang dimiliki oleh perusahaan di Indonesia. "Indonesia mempunyai pasar domestik yang kuat yang," jelas Daniel.
 

Baca juga: Kemenperin Tampik Ada PHK, Panasonic Indonesia Jadi Basis Ekspor ke 80 Negara


(Ilustrasi. Foto: Medcom.id)
 

Pentingnya transformasi dan inovasi


Meski demikian, situasi global ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan dengan persaingan semakin ketat. Oleh karena itu, Daniel menekankan pentingnya transformasi dan inovasi untuk mempertahankan daya saing.

Menurut dia, dukungan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada perlindungan pasar dalam negeri pun dinilai amat krusial. "Kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari pemerintah menjadi salah satu insentif utama bagi industri lokal, termasuk Panasonic, untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia," tutur dia.

Sementara, Presiden Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) Djoko Wahyudi menyampaikan, grup usaha Panasonic Gobel selalu melibatkan FSPPG dalam hubungan industrial maupun dalam perencanaan masa depan perusahaan.

Mereka juga mengaku secara aktif menjalin komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Husen Miftahudin)