Taiwan dan Upaya Memulihkan Kepercayaan dalam Tatanan Dunia

Taipei: Tatanan internasional berbasis aturan kini berada di bawah tekanan yang semakin besar, di mana negara-negara otoriter berupaya melemahkan perlindungan yang ada dan membentuk kembali aturan internasional sesuai kepentingan mereka sendiri.

Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Taiwan Dr. Lin Chia-lung dalam siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, Sabtu, 12 September 2026.

"Bahkan prinsip-prinsip mendasar mengenai penyelesaian sengketa secara damai serta larangan mengancam atau menggunakan kekuatan sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara terbuka ditentang dan dilanggar," ucapnya.

Komunitas internasional kini berada di titik kritis, ujar Lin, seraya menyerukan semua orang untuk bertindak bersama demi menegakkan keadilan, membela supremasi hukum, serta mempertahankan perdamaian dan keamanan; atau membiarkan tatanan dunia perlahan runtuh, bersama dengan kebebasan, hak menentukan nasib sendiri, dan demokrasi.

Lin menilai tidak banyak tempat yang memperlihatkan tantangan tersebut secara lebih nyata dibandingkan kawasan Rantai Pulau Pertama Indo-Pasifik.

"Keamanan kawasan berada di bawah tekanan yang semakin besar dari Tiongkok, yang terus menggunakan taktik zona abu-abu, termasuk intimidasi militer dan intrusi siber, dalam upaya mengubah aturan serta norma yang berlaku secara sepihak," tuturnya.

Sebagai garda terdepan dalam mempertahankan kebebasan dan demokrasi, Taiwan akan terus teguh mempertahankan status quo. Namun, menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan bukan semata-mata kepentingan Taiwan. Hal tersebut merupakan kepentingan bersama komunitas internasional.

Selat Taiwan dan Kepentingan Dunia

Selat Taiwan merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia sekaligus jalur vital bagi rantai pasok internasional.

Pentingnya selat tersebut bagi keamanan dan kemakmuran global tercermin dalam berbagai pernyataan G7 serta pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri yang melibatkan Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara lainnya.

Negara-negara tersebut merupakan bagian dari semakin banyak pihak di seluruh dunia yang menegaskan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Pada saat yang sama, keutuhan tatanan internasional berbasis aturan juga menghadapi tantangan akibat apa yang kami pandang sebagai upaya Tiongkok menyalahartikan Resolusi Majelis Umum PBB 2758.

Resolusi yang diadopsi pada 1971 tersebut membahas persoalan mengenai perwakilan Tiongkok di PBB. Teks resolusi tersebut tidak menyebut Taiwan, tidak menentukan status politik Taiwan, dan tidak membahas partisipasi Taiwan dalam sistem PBB.

Namun, menurut Lin, Tiongkok telah menyamakan resolusi tersebut dengan prinsip "Satu Tiongkok" dan menggunakannya untuk menghalangi partisipasi Taiwan di PBB serta organisasi internasional lainnya.

"Jika dibiarkan, menurut pandangan kami, distorsi tersebut dapat menciptakan preseden hukum yang berbahaya dan berpotensi digunakan sebagai dalih untuk tindakan militer di Selat Taiwan pada masa mendatang," ungkap Lin.

Taiwan Tetap Berkontribusi

Meski tidak menjadi anggota PBB, Taiwan bertekad untuk tetap menjadi kekuatan yang memberikan kontribusi positif bagi komunitas internasional.

Keunggulan Taiwan dalam manufaktur maju, kesiapsiagaan bencana, dan kesehatan masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata dalam berbagai bidang.

Taiwan menerapkan kebijakan luar negeri yang terintegrasi dan memberikan nilai tambah dengan berlandaskan pada penguatan aliansi demokratis, peningkatan keamanan bersama, dan pembangunan ketahanan ekonomi.

"Bersama mitra-mitra yang memiliki kesamaan pandangan, Taiwan terus mendorong demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan di seluruh dunia," tutur Lin.

"Sebagai pemimpin dalam bidang semikonduktor, kecerdasan buatan, dan teknologi, Taiwan juga berkomitmen membangun rantai pasok yang aman, tangguh, dan tidak bergantung pada rezim otoriter," sambungnya.

Melalui Diplomatic Allies Prosperity Project, Taiwan terus mendorong kemakmuran bersama dengan para mitranya. Taiwan menyumbangkan keahlian dan sumber daya untuk berbagai proyek berbasis teknologi serta bekerja sama dengan sekutu diplomatik untuk mengatasi tantangan pembangunan dan meningkatkan kapasitas lokal.

Contohnya antara lain pembangunan sistem informasi layanan kesehatan terpadu bersama Paraguay, pembangunan fasilitas cadangan minyak strategis di Eswatini, serta kerja sama dengan Palau National Hospital dalam pengembangan layanan kesehatan pintar.

Berbagai inisiatif tersebut ditujukan untuk memperkuat pengelolaan data dan efisiensi, meningkatkan ketahanan energi, mendorong pertumbuhan industri, serta memajukan pembangunan berkelanjutan.

Memulihkan Kepercayaan terhadap PBB

Khalilur Rahman, Presiden Terpilih Majelis Umum ke-81 PBB, telah menetapkan pemulihan kepercayaan dan pengelolaan transformasi kelembagaan sebagai tema utama kepemimpinannya. Lin menegaskan, Taiwan memiliki tujuan yang sama dan siap membantu mewujudkannya.

Memulihkan kepercayaan terhadap PBB harus dimulai dengan memperlakukan setiap anggota komunitas internasional secara adil dan setara. Transformasi tidak akan dapat terlaksana secara utuh selama masih ada anggota komunitas internasional yang konstruktif dan dapat dipercaya tetapi tetap dikecualikan secara tidak adil.

"Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, tidak meninggalkan siapa pun, menyelesaikan sengketa secara damai, serta tidak mengancam maupun menggunakan kekuatan," tegas Lin.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi tatanan internasional berbasis aturan dan harus diterapkan secara konsisten tanpa pengecualian.

"Dunia bebas membutuhkan Taiwan. PBB yang lebih kuat dan kredibel juga membutuhkan partisipasi Taiwan yang bermakna," sebut Lin.

Ia menambahkan bahwa bekerja bersama Taiwan akan memperkuat keamanan bersama, meningkatkan ketahanan ekonomi dan teknologi, serta memperkuat kapasitas kita dalam menghadapi tekanan dari rezim otoriter.

"Oleh karena itu, memastikan partisipasi Taiwan yang bermakna dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan langkah penting untuk membangun tatanan internasional yang lebih inklusif, aman, tangguh, dan berbasis aturan," pungkas Lin.

Baca juga: Taiwan Ingin Masuk Sistem PBB untuk Perdamaian di Indo-Pasifik