Trump Tak Akan Intervensi Kerusuhan di Kota-Kota yang Dikuasai Demokrat

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan pemerintah federal tidak akan mencampuri penanganan aksi protes atau kerusuhan di kota-kota yang dipimpin Partai Demokrat kecuali otoritas setempat secara resmi meminta bantuan federal.

Dalam unggahan di platform media sosial Truth Social pada Sabtu, Trump mengatakan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem telah diarahkan untuk memastikan pasukan federal tidak dikerahkan untuk menangani protes atau kerusuhan lokal “kecuali dan sampai mereka meminta bantuan kepada kami.”

“Kami, bagaimanapun, akan melindungi dengan sangat kuat setiap gedung federal yang diserang oleh para orang gila bergaji tinggi ini, para penghasut dan pemberontak,” tulis Trump, dikutip dari TRT World, Minggu, 1 Februari 2026.

Trump menambahkan bahwa lembaga federal, termasuk Immigration and Customs Enforcement (ICE) dan pasukan patroli perbatasan, akan bertindak “sangat tegas dan kuat” untuk melindungi gedung federal, pengadilan, serta properti pemerintah lainnya. Ia juga mengisyaratkan bahwa militer dapat dilibatkan dalam upaya tersebut.

Trump menyinggung aksi protes anti-ICE yang terjadi pada Jumat di Eugene, Oregon, yang menurutnya melibatkan pembobolan gedung federal dan perusakan properti.

Sambil menuding polisi setempat gagal bertindak, Trump mengatakan insiden semacam itu tidak akan lagi ditoleransi.

'Pemain Cadangan'

Presiden AS itu menegaskan bahwa tanggung jawab utama untuk menjaga ketertiban dan melindungi properti berada di tangan pemerintah negara bagian dan lokal. Pemerintah federal, katanya, hanya akan berperan sebagai 'pemain cadangan' jika diminta.

Trump menyatakan intervensi federal akan dilakukan “segera” apabila pemerintah daerah secara resmi meminta bantuan.

Ia juga merujuk pada respons federal terhadap kerusuhan di Los Angeles menjelang akhir masa jabatan mantan Presiden Joe Biden sebagai contoh, dengan mengatakan bahwa pejabat lokal saat itu mengakui tidak mampu menangani situasi tanpa bantuan pemerintah federal.

Trump membingkai kebijakan ini sebagai bagian dari janji kampanyenya terkait penegakan perbatasan, keamanan nasional, serta hukum dan ketertiban.

Ketegangan di berbagai wilayah Amerika Serikat dilaporkan meningkat seiring pemerintahan Trump terus menjalankan kebijakan penegakan imigrasi dan deportasi yang ketat.

Kebijakan tersebut memicu aksi protes nasional sepanjang akhir pekan, terutama setelah penembakan fatal terhadap dua warga Amerika oleh agen federal dalam satu bulan terakhir.

Baca juga:  Ribuan Warga Minneapolis dan Kota Lain di AS Berunjuk Rasa Mengecam ICE