Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas). Metrotvnews.com/ Triawati
Zulhas Sebut 36 Ribu Kopdes Merah Putih Mulai Beroperasi Akhir 2026
Triawati Prihatsari • 27 June 2026 21:03
Karanganyar: Operasional sejumlah bangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di berbagai daerah masih belum berjalan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Kopdes Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026.
"Kok sekarang belum jalan, memang belum jadi. Nanti perkiraan bulan Oktober baru akan ada manajer-manajernya dipersiapkan. Sehingga diperkirakan akhir tahun sudah bisa berjalan sebagian kira-kira 36.000 ya," ungkap Zulhas usai nenghadiri acara Jambore Aisyiyah di Tawangmangu, Karanganyar, Sabtu, 27 Juni 2026.
Menurutnya, puluhan ribu manajer Kopdes Merah Putih saat ini tengah disiapkan untuk penyaluran bantuan pemerintah. Kopdes Merah Putih ke depan memiliki fungsi yang berbeda dengan toko ritel atau supermarket pada umumnya.
Ia mengatakan Kopdes Merah Putih bakal menjadi infrastruktur resmi pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan pada masyarakat. Selain itu, Kopdes Merah Putih juga wajib menyerap hasil panen petani dan tangkapan nelayan jika harga di pasar jatuh.
"Koperasi desa itu beda dengan supermarket ya, Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah. Dia nanti tugasnya membagi bantuan-bantuan pemerintah seperti bansos, PKH, alat-alat pertanian nanti di koperasi itu. Lalu kalau harga gabah di bawah harga acuan, harga ikan nelayan terlalu murah, maka nanti yang beli adalah koperasi desa. Jadi dia offtaker, nanti koperasi jualnya ke Bulog, kalau ikan ke SPPG," beber Zulhas.

Petugas tengah beraktivitas di gerai Koperasi Merah Putih Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta. Foto: dok MI/Usman Iskandar.
Di sisi lain, operasional 36 ribu Kopdes Merah Putih ke depan beriringan dengan pembenahan internal di tubuh SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Zulhas mengungkapkan, Presiden telah mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang bermain-main dengan program rakyat.
"Setelah manajemennya diganti, ya, Presiden kan sudah ambil tindakan tegas yang salah ya diproses hukum. Sekarang kita sedang membenahi agar program makan sangat sakral diperlukan rakyat itu bisa kita lanjutkan. Kita fokus dulu yang 36.000 itu, yang lainnya kita akan lihat nanti tahun depan," terang Zulhas.