Mengenal Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Apa Saja Tugasnya?

Washington: Keanggotaan permanen dengan iuran hingga miliaran dolar serta misi menjaga perdamaian di wilayah konflik menjadi bagian dari rincian yang tercantum dalam rancangan piagam “dewan perdamaian” yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dewan tersebut awalnya dirancang untuk mengawasi proses rekonstruksi Gaza. Namun, rancangan piagam menunjukkan bahwa peran organisasi itu tidak dibatasi hanya pada wilayah Palestina yang diduduki.

Dalam dokumen tersebut, dewan perdamaian digambarkan sebagai organisasi internasional yang bertujuan “mendorong stabilitas, memulihkan tata kelola yang andal dan sah, serta mengamankan perdamaian jangka panjang di wilayah yang terdampak atau terancam konflik”.

Dilansir dari Channel News Asia, Piagam itu juga menyebutkan bahwa organisasi ini akan “melaksanakan fungsi-fungsi pembangunan perdamaian sesuai dengan hukum internasional”.

Mekanisme Kerja

Menurut rancangan piagam, Trump akan menjabat sebagai ketua dewan sekaligus menjadi perwakilan perdana Amerika Serikat secara terpisah. Sebagai ketua, ia memiliki “kewenangan eksklusif untuk membentuk, mengubah, atau membubarkan entitas anak sesuai kebutuhan guna memenuhi misi dewan perdamaian”.

Trump juga berhak menunjuk anggota dewan eksekutif yang digambarkan sebagai “tokoh dengan reputasi global”, dengan masa jabatan dua tahun dan dapat diberhentikan oleh ketua.

Gedung Putih telah mengumumkan susunan dewan eksekutif pendiri, yang mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan Gedung Putih Steve Witkoff, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Sebagai ketua, Trump juga dapat mengadopsi resolusi atau arahan lain atas nama dewan. Ia hanya dapat digantikan jika mengundurkan diri secara sukarela atau tidak mampu menjalankan tugas.

Dewan ini juga akan melibatkan negara-negara anggota, namun keikutsertaan mereka bergantung pada undangan langsung dari Presiden Amerika Serikat. Setiap negara akan diwakili oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dengan masa keanggotaan hingga tiga tahun.

Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi negara yang menyumbangkan dana tunai lebih dari USD1 miliar atau setara Rp16,9 triliun kepada dewan perdamaian dalam tahun pertama berlakunya piagam. Negara-negara tersebut berhak memperoleh status keanggotaan permanen.

Rapat pemungutan suara akan digelar setidaknya setahun sekali, dengan setiap negara anggota memiliki satu suara. Meski keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas negara yang hadir dan memberikan suara, seluruh keputusan tetap harus mendapat persetujuan ketua, yang juga dapat memberikan suara jika terjadi kebuntuan.

Respons Negara yang Diundang

Selain anggota dewan eksekutif pendiri, Trump juga menunjuk dua penasihat senior, yakni CEO Abraham Accords Peace Institute Aryeh Lightstone dan seorang Komisaris Pengadaan Federal, untuk memimpin strategi serta operasional harian organisasi.

Sejumlah pemimpin dunia telah mengonfirmasi menerima undangan, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, dan Presiden Argentina Javier Milei.

Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan pada Selasa, 20 Januari, bahwa pihaknya juga menerima undangan dan tengah melakukan kajian. Negara lain yang diundang mencakup Israel, Tiongkok, India, Pakistan, Jerman, Prancis, Italia, Yordania, Brasil, Paraguay, Hungaria, Rumania, Kazakhstan, Uzbekistan, Belarus, Yunani, Maroko, Slovenia, dan Polandia.

Respons awal dari Prancis dan Kanada terbilang dingin. Sumber pemerintah Kanada menyebut Ottawa tidak berniat membayar untuk bergabung dan belum menerima permintaan pembayaran, meskipun Carney menyatakan akan menerima undangan tersebut.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan negaranya belum dapat menerima undangan itu, dengan alasan piagam dewan melampaui mandat rekonstruksi dan pengelolaan Gaza pascaperang yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menegaskan piagam tersebut “tidak sejalan dengan komitmen internasional Prancis, khususnya keanggotaannya di PBB."

Sumber dekat Presiden Emmanuel Macron juga menyatakan Prancis berniat menolak undangan tersebut pada tahap ini. Sebaliknya, juru bicara Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev menyatakan akan bergabung dengan organisasi tersebut.

Kekhawatiran terhadap Peran PBB

Penyertaan piagam dalam surat undangan keanggotaan memicu kekhawatiran bahwa dewan perdamaian dapat menggerus peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seorang pejabat senior PBB menegaskan bahwa PBB merupakan satu-satunya institusi dengan legitimasi moral dan hukum untuk menyatukan seluruh negara.

“Jika kita mempertanyakan hal itu, maka kita akan kembali ke masa yang sangat, sangat gelap,” kata Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock kepada Sky News, seraya menegaskan keputusan tetap berada di tangan masing-masing negara.

Profesor hubungan internasional Universitas George Washington, Paul Williams, menilai tawaran keanggotaan permanen senilai USD1 miliar menunjukkan bahwa Trump “berupaya menjadikannya alternatif Dewan Keamanan PBB berbasis bayar, di mana Trump sendiri memegang hak veto."

Peneliti senior Quincy Institute for Responsible Statecraft Khaled Elgindy menilai dewan tersebut berpotensi dimaksudkan untuk menggantikan lembaga multilateral yang selama ini dikritik pemerintahan Trump, dengan Gaza kemungkinan hanya menjadi titik awal perluasan mandatnya.

Baca juga:  Trump Ancam Tarif 200 Persen Jika Macron Tak Gabung Dewan Perdamaian Gaza