Lampaui Target RPJMN, Indeks Pembangunan Perbatasan RI Naik Jadi 0,64

Jakarta: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memperkuat akurasi data pembangunan perbatasan melalui pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (IPKP KPP IEK) 2026. Pemutakhiran ini instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan secara terpadu.

"BNPP RI ingin memastikan tersedianya gambaran yang lebih komprehensif dan terukur terkait kondisi pembangunan di kawasan perbatasan negara," ujar Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Edfrie R. Maith, dalam keterangan tertulis di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu, 7 Juni 2026.

Kegiatan pemutakhiran IPKP KPP IEK 2026 bersama kementerian/lembaga (K/L) mitra diselenggarakan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP RI di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu, 3 Juni 2026. Dia menyampaikan data dan hasil evaluasi yang diperoleh akan menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Menurut dia, pemutakhiran IPKP KPP IEK 2026 mencerminkan komitmen BNPP RI dalam mendorong sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Maith juga mengungkapkan capaian IPKP KPP IEK 2026 yang mencapai angka 0,64. Nilai tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan meningkat 0,01 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

"Peningkatan ini terutama didorong oleh perbaikan pada dimensi permukiman dan sosial budaya, khususnya melalui peningkatan akses layanan kesehatan dan kualitas permukiman," ucap dia.

Berdasarkan hasil perhitungan pada 2026, nilai rata-rata variabel pendidikan tercatat sebesar 0,88, variabel kesehatan 0,38, variabel pasar 0,53, serta variabel utilitas permukiman mencapai 0,76. Namun, Maith mengakui dimensi ekonomi menunjukkan kondisi stagnan akibat belum meratanya infrastruktur pasar di sejumlah Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP).

Kegiatan pemutakhiran IPKP KPP IEK 2026 bersama kementerian/lembaga (K/L) mitra diselenggarakan oleh BNPP RI di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu, 3 Juni 2026. Dok. BNPP
 

Dia juga menyoroti masih adanya kesenjangan capaian pembangunan antarwilayah kawasan perbatasan. Perbedaan nilai indeks yang cukup lebar terlihat antara kabupaten/kota dengan capaian tinggi dan wilayah perbatasan yang masih tertinggal, terutama di kawasan timur Indonesia.

Kegiatan itu turut dihadiri lt. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP RI Amrullah M. Ridha, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI Yedi Rahmat serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI Gutmen Nainggolan. Sejumlah narasumber dari kementerian/lembaga terkait dan akademisi juga hadir untuk memperkaya perspektif dan analisis dalam forum tersebut.

Menutup rangkaian kegiatan, Maith menegaskan penguatan akses pendidikan dasar, peningkatan kualitas layanan kesehatan, penyediaan fasilitas pasar serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal harus menjadi fokus bersama ke depan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong kawasan perbatasan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan baru yang berdaya saing, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkokoh ketahanan nasional.