Tidak Seperti Indonesia, 3 Negara Ini Berhasil Buat Kesepakatan Dagang dengan Trump

Jakarta: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengguncang sistem perdagangan global dengan kebijakan "tarif balasan" yang dimulai sejak dia berhasil duduk kembal sebagai presiden negara adidaya tersebut awal tahun ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampaknya.

Melalui dokumen resmi Gedung Putih tertanggal 7 Juli 2025, diumumkan bahwa tarif impor atas produk dari Indonesia akan dikenakan bea sebesar 32 persen. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

Namun berbeda dengan Indonesia, terdapat tiga negara yang telah berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat dan lolos dari tarif tinggi tersebut. Berikut penjelasannya.
 

Tiongkok: Kesepakatan Strategis Mineral dan Penurunan Tarif

Melansir BBC pada 12 Juni 2025, Amerika Serikat dan Tiongkok menyepakati perjanjian dagang terbatas yang mencakup pasokan logam tanah jarang dan magnet industri dari Beijing ke perusahaan-perusahaan AS. Komoditas ini penting bagi industri mobil listrik, pertahanan, dan teknologi.

"Kesepakatan kita dengan Tiongkok telah selesai, tinggal menunggu persetujuan akhir dari saya dan Presiden Xi," tulis Trump di Truth Social.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan dua hari di London, yang memperkuat gencatan senjata perdagangan sejak Mei 2025. 

Sebelumnya, perang tarif telah membuat perdagangan kedua negara nyaris lumpuh, dengan tarif AS terhadap barang Tiongkok mencapai 145%. 

Namun setelah kesepakatan Mei, tarif itu diturunkan menjadi 30%, dan Beijing memangkas tarif terhadap barang-barang asal AS menjadi 10% serta berjanji mencabut hambatan ekspor atas mineral penting.
 

Inggris: Potongan Tarif Mobil, Etanol, dan Daging Sapi

Per 17 Juni 2025, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan sebagian isi kesepakatan dagang AS-Inggris.

Melansir BBC, Inggris berhasil menegosiasikan kuota ekspor hingga 100.000 unit mobil ke pasar AS dengan tarif hanya 10%—turun dari tarif semula 25%—yang sebelumnya diberlakukan secara menyeluruh terhadap semua mobil impor. Tanpa kesepakatan ini, mobil Inggris bisa dikenai tarif hingga 27,5%.

Trump mengatakan Inggris adalah "negara yang sangat dilindungi" karena, menurutnya, "Saya menyukai mereka."

Meski demikian, kesepakatan ini belum mencabut tarif baja sebesar 25% dan masih menyisakan ketidakpastian soal tarif aluminium. Pemerintah Inggris menyatakan masih berupaya membawa tarif baja menjadi 0% sebagaimana disepakati sebelumnya.

Selain mobil, Inggris juga sepakat untuk menghapus tarif 20% atas impor daging sapi asal AS dan meningkatkan kuota menjadi 13.000 ton. Sementara untuk produk etanol asal AS, Inggris memberikan kuota bebas tarif sebesar 1,4 miliar liter.
 

Baca Juga: Karena Tarif Trump, 10 Komoditas Ekspor Indonesia Ini Bisa Terancam

 

Vietnam: Akses Pasar Penuh untuk AS dan Potongan Tarif

Vietnam mengamankan kesepakatan perdagangan pada awal Juli 2025 setelah menghadapi ancaman tarif 46%. Melansir BBC, Presiden Trump mengumumkan bahwa produk Vietnam ke AS hanya akan dikenai tarif 20%—potongan signifikan dari ancaman awal.

"Vietnam akan melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, yaitu memberikan Amerika Serikat AKSES PENUH ke pasar mereka," ujar Trump, melansir BBC. Ia menambahkan bahwa produk asal AS dapat masuk ke Vietnam tanpa tarif alias nol persen.

Sebagai tambahan, Vietnam juga menyetujui pengawasan lebih ketat terhadap praktik "trans-shipping", yaitu upaya mengalihkan barang asal negara lain—seperti China—melalui Vietnam untuk menghindari tarif AS. AS juga akan mengenakan tarif 40% terhadap barang yang terbukti melalui trans-shipping.

Sementara Indonesia belum berhasil mengamankan kesepakatan serupa, waktu terus berjalan menuju 1 Agustus. Indonesia kini hanya memiliki waktu tiga minggu untuk melakukan negosiasi penurunan tarif dengan AS.

Ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa diplomasi dagang agresif dan kesediaan membuka akses pasar menjadi kunci untuk menghindari sanksi ekonomi dari Gedung Putih di bawah kepemimpinan Trump.