AS Kembali Veto Resolusi DK PBB Terkait Gencatan Senjata Gaza

New York: Amerika Serikat (AS) kembali menggunakan hak vetonya pada Kamis, 18 September 2025 terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza serta pembebasan seluruh sandera. Washington menilai rancangan tersebut tidak cukup keras dalam mengecam Hamas.

Ke-14 anggota lain dari badan paling berpengaruh di PBB itu mendukung resolusi, yang menyebut situasi kemanusiaan di Gaza sebagai penuh kehancuran dan meminta Israel mencabut seluruh pembatasan pengiriman bantuan kepada 2,1 juta penduduk. Hasil pemungutan suara ini semakin menegaskan isolasi AS dan Israel di panggung internasional terkait perang yang hampir dua tahun berlangsung.

Dilansir dari PBS News, Jumat, 19 September 2025, pemungutan suara dilakukan menjelang Sidang Majelis Umum PBB, di mana isu Gaza akan menjadi sorotan utama dan sejumlah sekutu dekat AS diperkirakan akan mengakui negara Palestina merdeka. Langkah simbolis ini ditentang keras oleh Israel dan AS, memicu perbedaan sikap antara pemerintahan Trump dengan mitra dekat seperti Inggris dan Prancis.

Resolusi yang disusun 10 anggota tidak tetap DK PBB menyoroti “pendalaman penderitaan” warga Palestina serta mengulangi tuntutan serupa sebelumnya, termasuk pembebasan sandera yang ditahan Hamas dan kelompok bersenjata lain sejak serangan 7 Oktober 2023 di Israel.

Israel menolak resolusi tersebut. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan langkah itu “tidak akan membebaskan sandera maupun membawa keamanan ke kawasan.” Ia menegaskan, “Israel akan terus memerangi Hamas dan melindungi warganya, meski Dewan Keamanan memilih menutup mata terhadap terorisme.”

Sejak November, AS konsisten menentang resolusi sejenis dengan alasan tuntutan gencatan senjata tidak dikaitkan langsung dengan pembebasan tanpa syarat para sandera, yang menurut Washington hanya akan memperkuat posisi Hamas.

Resolusi tersebut juga menyoroti laporan lembaga internasional tentang krisis pangan, yang menyatakan Gaza telah dilanda kelaparan dan kondisi itu berpotensi meluas jika tidak ada gencatan senjata serta pencabutan blokade bantuan kemanusiaan.

Meski begitu, militer Israel tetap melancarkan ofensif darat baru di Gaza sejak Selasa, dengan tujuan “menghancurkan infrastruktur militer Hamas.” Operasi ini berpotensi berlangsung berbulan-bulan dan membuat peluang gencatan senjata semakin jauh.

Pada hari yang sama, tim ahli independen yang ditunjuk Dewan HAM PBB menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza, menyerukan komunitas internasional menghentikan aksi tersebut dan menindak para pelakunya.

Sepekan sebelumnya, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi besar-besaran yang mendukung solusi dua negara dan mendesak Israel untuk mengakui negara Palestina.

Di dalam negeri, survei Associated Press-NORC menunjukkan sekitar separuh warga AS menilai respons militer Israel di Gaza “terlalu berlebihan,” naik dari 40 persen pada November 2023. Namun pada saat bersamaan, warga Amerika khususnya dari Partai Republik kini cenderung lebih rendah prioritasnya terhadap negosiasi gencatan senjata dibanding beberapa bulan lalu ketika Washington masih memimpin pembicaraan dengan Hamas.