Pemerintah Siapkan Penyesuaian Kebijakan Impor BBM 2026 untuk Dorong Investasi Energi

Jakarta: Pemerintah berencana menyusun ulang kebijakan impor BBM 2026 guna menciptakan sistem yang lebih efisien, fleksibel, dan ramah terhadap investasi di sektor energi.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyebut langkah itu sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika permintaan energi yang terus meningkat.

Wamen Todotua menyampaikan hal itu dalam konferensi pers yang digelar usai rapat bersama para pelaku usaha SPBU swasta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Selasa, 7 Oktober 2025.

"Kebijakan ini sedang diramu, dan strategi di 2026 dipastikan akan jauh lebih baik. Pemerintah ingin memastikan setiap investasi di sektor energi tetap stabil dan bisa tumbuh," ujar Wamen Todotua.

Ia mengatakan, Kementerian Investasi berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah teknis dan pelaku usaha. Dalam konteks pembahasan kuota impor BBM, kementerian memastikan koordinasi lintas sektor berjalan agar kebijakan yang diambil tidak mengganggu keberlanjutan investasi.


Wamen Investasi Todotua Pasaribu saat konferensi pers. Foto: dok Metrotvnews.com/Muhammad Reyhansyah.
 

 

Menjaga investasi eksisting di sektor energi

Wamen Todotua menegaskan, investasi eksisting di sektor energi harus dijaga karena memiliki efek berantai terhadap perekonomian nasional. Pemerintah, kata dia, menempatkan stabilitas industri sebagai prioritas utama sebelum membuka ruang bagi investasi baru.

"Investasi yang sudah ada punya dampak langsung terhadap ekosistem ekonomi. Karena itu, kami mengelola investasi yang eksisting sambil menyiapkan ruang bagi investasi baru agar bisa tumbuh bersama," tutur dia.

Ia menambahkan, terdapat sejumlah inisiatif yang tengah digodok, termasuk rencana kolaborasi dengan perusahaan global seperti Exxon, untuk memperkuat rantai hilirisasi energi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan evaluasi terhadap sistem insentif dan pelayanan investasi strategis, agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar energi global.

Wamen Todotua optimistis, jika proses penyelarasan kebijakan berjalan mulus, tahun depan akan menjadi momentum perbaikan bagi sektor energi nasional. Dengan sinergi antara pemerintah dan investor, ia berharap arah kebijakan hilirisasi dan energi dapat berkontribusi signifikan terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional.