Diduga Konflik Kepentingan, Pelaksanaan Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK

Jakarta: Pelaksanaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelapor menduga adanya konflik kepentingan dari acara tersebut.

"(Pelaksanaan retret) menimbulkan kecurigaan dan juga dugaan terkait dengan konflik kepentingan," kata pelapor sekaligus Peneliti dari Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Annisa Azahra di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Februari 2025.

Annisa mengatakan, kecurigaan pihaknya dalam acara retret kepala daerah ini karena diurus oleh PT Lembah Tidar. Pengurus perusahaan itu merupakan kader Partai Gerindra yang saat ini masih aktif berpolitik.

Pelapor menduga adanya konflik kepentingan karena sebelumnya kepala daerah terpilih diminta menyetor uang kepada tender retret. Annisa meyakini pengumpulan kepada daerah itu tidak cuma dimaksudkan untuk orientasi.

"Ternyata kewajiban untuk ikut ini adalah adanya kewajiban untuk peserta ataupun para kepala daerah ini membayarkan biaya keikut sertaan," ucap Annisa.
 

Baca juga: Resmi! Presiden Prabowo Tutup Retret Kepala Daerah

Pelapor juga mengadukan dugaan rasuah ini kepada KPK, karena tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan retret. Annisa curiga ada permainan kotor terkait pengadaan barang dan jasa.

"Tempat pelaksanaan itu juga itu juga ternyata tidak ada bukti bahwa mereka telah melalui proses yang sah untuk dapat menjadi pelaksana gitu kan," ujar Annisa.

Pemerintah juga dinilai membuang-buang dana dalam pelaksanaan retret, tersebut. Padahal, kata Annisa, ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisiensikan anggaran dengan maksimal.

"Anggaran sebesar Rp11 miliar dikeluarkan untuk retret ini di tengah kita sedang adanya efisiensi anggaran dan juga berbagai kementerian, lembaga harus susah-susahan saat ini gitu kan," tutur Annisa.