Panglima Klaim Revisi UU TNI Berdasarkan Prinsip Demokrasi dan Supremasi Sipil

Jakarta: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeklaim revisi Undang-Undang (UU) TNI disusun dengan berpegang pada prinsip supremasi sipil dan prinsip demokrasi. Revisi juga dilakukan berlandaskan hukum yang berlaku. 

“Revisi ini tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil dan disusun berdasarkan prinsip demokrasi, serta hukum yang berlaku, dan memberikan kejelasan batasan kewenangan prajurit aktif dalam menduduki jabatan sipil, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan," ujar Agus di Lapangan B3 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 17 April 2025.

Agus menekankan seluruh prajurit dan ASN di lingkungan TNI harus senantiasa menjaga integritas dan citra positif institusi di mata masyarakat. Hal itu dapat diimplementasikan melalui ketaatan pada aturan dan nilai-nilai etika, untuk membangun citra positif sebagai komponen utama pertahanan negara.