Investasi Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta: Pemerintah menegaskan pentingnya perbaikan regulasi agar iklim investasi semakin menarik bagi pelaku usaha domestik dan asing. Sebab, investasi menjadi kunci utama untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target 8 persen.

Hal itu  disampaikan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dalam forum "1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth" yang digelar oleh Metro TV. Menurut dia, tidak ada jalan lain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen selain melalui investasi.

“Kita melihat bagaimana bisa mencapai jumlah 8 persen, tidak ada jalan lain kecuali melalui investasi. Bukan saja investasi secara kuantitatif, tetapi juga bagaimana capital investment itu dikubinikan untuk mencapai target tersebut,” kata Mari di forum bertajuk 1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025."

Mari menambahkan, terdapat peluang besar bagi Indonesia untuk menangkap relokasi investasi global akibat perubahan kebijakan tarif antarnegara. Berdasarkan survei yang diikutinya, sekitar 70 persen investor di kawasan ASEAN tetap berkomitmen berinvestasi di wilayah ini untuk diversifikasi risiko.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terang di Tengah Ketidakpastian Global

Namun, Indonesia perlu memperkuat daya tarik. Sehingga, Tanah Air menjadi negara tujuan utama investasi dibandingkan negara lain di kawasan.

“Di sinilah kuncinya. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah seperti penyelesaian perjanjian EU-Indonesia SEPA dan kebijakan diferensial tarif dengan Vietnam untuk memperkuat akses pasar ekspor, khususnya ke Eropa,” ungkap Mari.

Metro TV menggelar Forum bertajuk "1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth. Foto: Metrotvnews.com/Duta.

Selain perjanjian perdagangan, ia menekankan peran APBN dalam menjaga pertumbuhan di dalam negeri melalui stimulus fiskal, terutama untuk mendukung daya beli masyarakat dan penguatan infrastruktur. Menurutnya, efektivitas APBN sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan arus investasi.

Lebih lanjut, Mari menyoroti pentingnya reformasi struktural di bidang regulasi untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Ia menyinggung penerbitan Keputusan Menteri Investasi Nomor 28 Tahun 2025 yang memperbaiki sistem Online Single Submission (OSS) agar lebih efisien.

“Sekarang izin usaha harus selesai dalam tiga hari, jika tidak, sistem otomatis mengeluarkan izin. Diharapkan ini mengakhiri keluhan lama bahwa OSS itu SOS,” ujar Mari.

Ia menambahkan, berbagai hambatan perdagangan juga tengah dievaluasi karena sekitar 33 persen nilai impor saat ini masih terserap oleh biaya administrasi. Pemerintah juga berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui penetapan Upah Minimum Terpadu (UMT). Semua langkah tersebut diharapkan memperkuat daya saing ekonomi dan mempercepat realisasi investasi.