Presiden Prabowo Ingin MBG Zero Error, Legislator: Perlu Evaluasi Menyeluruh

Jakarta: Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah Zulfa, mengatakan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan begitu, program MBG bisa menuju zero error dan tidak ada keracunan. 

Neng Eem mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) harus segera menerapkan rekomendasi Ombudsman terkait pelaksanaan program MBG menyusul terjadinya kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Menurut Neng Eem, penerapan rekomendasi Ombudsman penting untuk menghentikan berulangnya kasus serupa dan memperbaiki tata kelola program sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto.

“BGN harus bergerak cepat menerapkan rekomendasi Ombudsman. Hasil rapid assessment menunjukkan adanya empat potensi malaadministrasi dalam program MBG, yaitu penundaan berlarut, diskriminasi, ketidakmampuan petugas, dan penyimpangan prosedur. Jika rekomendasi ini diabaikan, kasus keracunan akan terus berulang,” ujar Neng Eem melalui keterangannya, Minggu, 19 Oktober 2025.
 

Baca Juga:  Presiden Prabowo Sebut Masalah MBG Masuk Kategori Corridor of Error

Neng Eem menambahkan Ombudsman juga menemukan sejumlah penyebab terjadinya kasus keracunan, antara lain mutu bahan baku yang belum sesuai standar, belum adanya Acceptance Quality Limit (AQL) yang tegas, proses pengolahan makanan yang tidak konsisten, serta distribusi makanan yang tidak tertib dan membebani guru. Selain itu, sistem pengawasan yang belum terintegrasi membuat potensi insiden kesehatan semakin tinggi.

Neng Eem mengatakan Ombudsman memberikan saran agar BGN melakukan evaluasi dan penghentian sementara terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat insiden kesehatan, serta memperketat pengawasan untuk mencegah kasus serupa. Pemenuhan sertifikasi keamanan pangan dan penerapan Standard Operating Procedure (SOP) secara menyeluruh juga dinilai penting agar tidak lagi terjadi keracunan.

“Evaluasi terhadap SPPG penting untuk menemukan akar masalah dan mencegah kejadian serupa. Pengawasan harus memastikan sertifikasi keamanan pangan dan penerapan SOP berjalan ketat. Jangan biarkan kasus keracunan hanya menjadi angka tanpa evaluasi menyeluruh,” kata Neng Eem.

Target Nol Kasus Keracunan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali target besar Program MBG. Program prioritas nasional ini harus mampu mencapai nol persen kerawanan pangan dan 100 persen pemenuhan gizi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan orasi ilmiah dalam Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Mahasiswa Baru, Wisuda Sarjana, dan Dies Natalis 2025 Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Trans Convention Center, Bandung, Sabtu, 18 Oktober 2025.

Sejak diluncurkan pada Januari 2025, Prabowo menyebut program MBG telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sebanyak 36,2 juta penerima manfaat telah menikmati program ini, setara dengan lebih dari 1,4 miliar porsi makanan bergizi yang telah disalurkan.

Selain berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, program ini menggerakkan ekonomi rakyat. Tercatat ada 12.205 dapur MBG yang beroperasi di seluruh Indonesia, masing-masing mempekerjakan sekitar 50 orang tenaga kerja.

“Setiap dapur melibatkan sekitar 15 pemasok bahan makanan di desa, dan masing-masing pemasok mempekerjakan 5 sampai 10 orang, mulai dari petani hingga pekerja lokal. Saudara-saudara, ini prestasi yang tidak kecil, dan kini kita dibicarakan di dunia internasional,” ujar Presiden Prabowo.
 

Baca Juga:  Legislator: Program MBG Patut Diapresiasi, Tapi Harus Dibenahi

Presiden mengutip laporan Rockefeller Institute, lembaga yang berafiliasi dengan State University of New York, yang menilai program MBG Indonesia mendapat perhatian luas dari dunia internasional.

“Indonesia awalnya menjadi negara ke-78 atau 79 yang menggulirkan program makan bergizi. Sekarang sudah ada 112 negara, dan sebagian besar mengikuti contoh kita,” jelas Prabowo.

Menurut Prabowo, Indonesia termasuk negara tercepat dalam melaksanakan program ini. Jika Brasil membutuhkan waktu 11 tahun untuk menjangkau seluruh penerima manfaat, Indonesia berhasil melakukannya hanya dalam waktu kurang dari satu tahun.

“Ini prestasi luar biasa. Untuk itu, saya berterima kasih kepada Kepala BGN, Prof. Dadan dari IPB,” ucap Prabowo.

Meski mengakui masih ada kekurangan di lapangan, Prabowo menegaskan tingkat keberhasilan program sudah mencapai 99,99 persen.

“Kita mau zero error! Zero defect! Walaupun sangat sulit, tapi kita harus berjuang mencapainya.” kata Prabowo.