Pegawai BUMN Terima Bantuan Sosial, Puan Kembali Tekankan Pentingnya Verifikasi Data

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan pentingnya verifikasi data dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Hal ini menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengindikasikan adanya pegawai BUMN menerima bantuan sosial (bansos).

Puan mengingatkan agar setiap program pemerintah berbasis pada data yang akurat dan terkini. Dia berpandangam proses verifikasi data harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah mengambil keputusan mengubah atau melanjutkan sebuah program bantuan.

"Kalau saya tetap berharap, mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting. Jadi verifikasi data dulu jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar karena data itu yang paling penting sebagai pegangan," kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Agustus 2025.

PPATK mengungkap 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terindikasi menerima bansos. Temuan ini berasal dari hasil penelusuran PPATK terhadap satu bank penyalur. PPATK menemukan dari satu bank penyalur, terdapat 27.932 profil penerima Bansos yang berstatus pegawai BUMN.

Selain pegawai BUMN, PPATK menemukan 7.479 penerima bansos berprofesi sebagai dokter, serta lebih dari 6 ribu orang memiliki jabatan eksekutif dan manajerial. 

Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah betul-betul mengedepankan kehati-hatian pada verifikasi data untuk penerima bansos. Dia sudah berkali-kali menekankan pentingnya verifikasi data.

Puan juga mengingatkan agar pelaksanaan program-program bantuan sosial tidak salah sasaran. Dia menyebut pemerintah harus memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tidak diambil haknya karena kesalahan sistem.

"Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan malah orang yang tidak berhak mendapatkan program-program tersebut," tegas Puan.

Puan menggarisbawahi pengalamannya saat menjabat sebagai Menko PMK. Dia selalu menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian berdasarkan data terbaru untuk menentukan kelanjutan atau perbaikan suatu program.

"Kemudian biasanya waktu saya menjadi Menko, Menko mengoordinasikan semua kementerian tersebut berdasarkan data yang terbaru itu untuk apakah kemudian memutuskan program tersebut akan diubah, diganti atau diperbaiki atau dievaluasi dan lain-lain sebagainya," ungkap Puan.

Puan kembali menyerukan agar pemerintah memprioritaskan evaluasi dan perbaikan data sebagai dasar utama dalam kebijakan sosial.

“Jadi tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya," ujar Puan.