Bank Jakarta Dorong 5 Agenda Percepatan Penerbitan Obligasi Daerah

Ilustrasi. Foto: Dok. Bank Jakarta.

Bank Jakarta Dorong 5 Agenda Percepatan Penerbitan Obligasi Daerah

Fachri Audhia Hafiez • 20 November 2026 22:40

Jakarta: Bank Jakarta mendorong lima agenda percepatan penerbitan obligasi daerah. Langkah ini guna memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat serta tekanan fiskal pemerintah daerah.

"Obligasi daerah ini harus dilihat sebagai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Bukan semata-mata karena adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah, tetapi kebutuhan pembangunan terus meningkat dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin tinggi," ujar Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, dikutip melalui keterangan tertulis, Jumat, 20 November 2026.


Kelima agenda percepatan yang diusung meliputi penyamaan persepsi mengenai fungsi obligasi daerah, penerapan skema pembayaran berbasis pendapatan proyek, dan penyiapan daftar proyek layak dibiayai (bankable). Kemudian, kepastian hukum dan perlindungan investor, serta pelaksanaan proyek percontohan (pilot project).

Menurut Agus, kebutuhan pembangunan daerah tidak bisa terus bergantung pada mekanisme penganggaran APBD tahunan. Sejumlah proyek strategis seperti pembangunan rumah sakit daerah berstandar nasional, penyediaan air bersih, hingga pengembangan transportasi publik memerlukan pembiayaan besar dalam waktu relatif cepat.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) itu mengungkapkan, meski kerangka regulasi telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2024, serta ketentuan teknis Kementerian Keuangan, instrumen obligasi daerah hingga kini belum terealisasi. Salah satu kekhawatiran yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa pembayaran obligasi akan membebani APBD pada masa pemerintahan berikutnya.

"Obligasi daerah seharusnya tidak menjadi substitusi anggaran akibat pemotongan TKD. Instrumen ini harus menjadi tambahan investasi. Kalau sebelumnya kapasitas investasi daerah 100, dengan adanya obligasi seharusnya bisa meningkat menjadi 120 atau 130," jelas Agus.

Pendapatan Proyek dan Kesiapan Pasar

Pada agenda kedua, Agus menekankan pentingnya skema pembiayaan yang mengaitkan pembayaran kewajiban obligasi dengan pendapatan proyek yang dibiayai agar tidak sepenuhnya membebani alokasi APBD. Skema ini sekaligus memberikan kepastian bagi pemerintah pusat dan investor mengenai sumber pengembalian dana.

"Kalau obligasi digunakan untuk membangun transportasi publik, sumber pembayarannya bisa berasal dari pendapatan operasional transportasi tersebut. Begitu juga rumah sakit, bisa dari pendapatan dan perputaran usaha rumah sakit," ucap Agus.

Selanjutnya, agenda ketiga berfokus pada penyiapan daftar proyek (pipeline) yang memiliki perencanaan matang, kelayakan ekonomi, dan potensi pendapatan jelas. Agenda keempat menekankan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan investor untuk membangun kepercayaan pasar, sementara agenda kelima mendorong pelaksanaan satu atau dua proyek percontohan sebelum diperluas ke daerah lain.


Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo (kedua dari kiri). Foto: Dok. Istimewa.

Sindikasi Antar-BPD

Selain obligasi daerah, Agus menawarkan skema sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai alternatif pembiayaan proyek infrastruktur berskala besar. Ia mencatat, gabungan aset seluruh BPD saat ini telah mencapai sekitar Rp1.100 triliun dengan penyaluran kredit sekitar Rp660 triliun serta penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) hampir Rp800 triliun, yang menempatkan BPD dalam kelompok lima besar industri perbankan nasional.

Potensi besar tersebut dinilai dapat dioptimalkan untuk membiayai proyek strategis bernilai Rp5 triliun hingga Rp10 triliun, seperti pembangunan instalasi pengolahan air minum di Bekasi dan kawasan Jatiluhur, maupun perluasan layanan transportasi Trans Jatim. Skema gabungan ini menjadi solusi atas keterbatasan kapasitas pendanaan satu bank serta aturan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

"Kalau hanya mengandalkan satu bank daerah, tentu ada keterbatasan dalam penyaluran kredit karena ketentuan BMPK. Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan beberapa BPD bisa digabungkan sehingga proyek yang lebih besar dapat dibiayai bersama," ucap Agus.

Agus menegaskan, BPD siap mengambil peran lebih besar melampaui pembiayaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), sebagaimana kontribusi yang telah berjalan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kalau pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada BPD untuk terlibat lebih jauh dalam pembiayaan proyek pembangunan, kami siap berkontribusi melalui skema sindikasi," kata Agus.

(Fachri Audhia Hafiez)