Mensos Bantah Sekolah Rakyat Dibangun di Hutan Kota UI

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Foto: Antara.

Mensos Bantah Sekolah Rakyat Dibangun di Hutan Kota UI

Anggi Tondi Martaon • 17 November 2026 22:17

Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dilakukan di kawasan hutan kota Universitas Indonesia (UI). Namun, pembangunan dilakukan pada lahan yang posisinya berimpitan dengan area tersebut di sisi wilayah DKI Jakarta.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meluruskan kabar mengenai rencana pemanfaatan lahan milik kampus tersebut. Dia memastikan kawasan hutan kota tetap dipertahankan sesuai fungsinya.

"Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan," kata Gus Ipul dikutip dari Antara, Selasa, 17 November 2026.

Gus Ipul menjelaskan bahwa rencana tersebut bermula dari permintaan Kemensos kepada pihak UI untuk mencari ketersediaan lahan untuk membangun Sekolah Rakyat bagi warga DKI Jakarta. Lahan yang dibutuhkan sekitar delapan hektare untuk menampung lebih dari 3.000 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Pihak UI, kata dia, sempat menawarkan beberapa opsi lahan, antara lain di kawasan Rawamangun dan Cawang masing-masing seluas 1,5 hektare, namun dinilai terlalu kecil. Sehingga tidak mencukupi kapasitas siswa yang direncanakan.
 


Selain dua lokasi tersebut, UI menawarkan opsi lahan di area kampus utama yang berada di sisi wilayah DKI Jakarta. Lahan tersebut berimpitan langsung dengan kawasan hutan kota.

Kendati demikian, Gus Ipul menegaskan opsi lahan tersebut belum berstatus kesepakatan final dan masih harus melalui tahap pengecekan lapangan serta verifikasi kesesuaian administrasi oleh tim gabungan dari Kemensos, UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum melangkah ke Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Gus Ipul menambahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga memberikan dukungan. Namun, dukungan diberikan sepanjang rencana pembangunan tersebut tidak melanggar regulasi yang berlaku. 


Kawasan Universitas Indonesia. Foto: Antara.

Menurut Gus Ipul, pembangunan Sekolah Rakyat memiliki standar persyaratan yang ketat. Mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kepastian bebas dari kawasan rawan bencana hingga kepatuhan tata ruang yang prosesnya memakan waktu sekitar enam bulan hingga satu tahun.

Menyikapi berbagai kritik dan masukan dari publik terkait rencana pemanfaatan lahan di sekitar UI tersebut, Gus Ipul menyampaikan apresiasi dan menjadikannya sebagai bahan diskusi bersama dalam proses verifikasi lapangan.

"Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram, menolak. Saya juga menolak. UI juga menolak. Ya, saya juga menolak. Nanti kita luruskan bersama," ujar Gus Ipul.

(Anggi Tondi)