DJP Kirim E-mail Blast ke 475 Ribu Wajib Pajak, Imbau Pembetulan SPT

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengirimkan email blast kepada 475.698 wajib pajak orang pribadi. Langkah ini dilakukan setelah DJP menemukan indikasi penghapusan bukti pemotongan pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, hasil penelitian DJP menemukan sejumlah wajib pajak terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh dari SPT Tahunan. Penghapusan tersebut berpotensi memengaruhi perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayarkan wajib pajak.

“Dari hasil penelitian kami terhadap wajib pajak orang pribadi, ada yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh pada SPT Tahunan Pajak Tahun 2025,” kata Bimo, dikutip dari akun Instagram resmi Ditjen Pajak, Minggu, 15 November 2026.

Akibatnya, status SPT yang seharusnya kurang bayar berpotensi berubah menjadi nihil. Selain itu, nilai pajak kurang bayar juga berpotensi menjadi lebih kecil dibandingkan jumlah yang semestinya dibayarkan.

Sebagai tindak lanjut, DJP mengirimkan pesan pengingat melalui email kepada wajib pajak yang terindikasi melakukan penghapusan tersebut. DJP meminta mereka melakukan pembetulan SPT secara mandiri.

“Sebagai tindak lanjut, DJP menurunkan data dan langsung mengirimkan pesan pengingat berupa simultaneous email kepada seluruh wajib pajak yang bersangkutan, supaya secara mandiri melakukan pembetulan,” kata Bimo.

(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

Potensi penghapusan bukti potong Rp2 triliun

Bimo menjelaskan, terdapat 475.698 wajib pajak yang menjadi sasaran pengiriman email pengingat tersebut. Pengiriman ini merupakan tindak lanjut atas hasil penelitian dan pencocokan data yang dilakukan DJP melalui sistem administrasi perpajakan Coretax.

Melalui langkah tersebut, DJP berharap wajib pajak dapat memperbaiki pelaporan SPT sesuai dengan data dan kewajiban perpajakan yang sebenarnya. DJP juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam mengisi SPT Tahunan, termasuk memastikan seluruh bukti pemotongan pajak telah tercantum dalam pelaporan.

Dari hasil penelusuran DJP, tercatat sekitar 3.722.959 bukti pemotongan pajak terindikasi dihapus dari sistem Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025.

“Adapun nilai PPh dalam bukti pemotongan yang terindikasi dihapus tersebut memiliki potensi mencapai Rp2,01 triliun,” pungkas dia.