Ilustrasi. Foto: Dok. Metrotvnews.com.
Lewat Forum Jagakarta, Ruang Diskusi Diharapkan jadi Wadah Pertukaran Gagasan
Achmad Zulfikar Fazli • 1 November 2026 07:19
Jakarta: Jaringan Gerakan Lingkar Jakarta (Jagakarta) menggelar forum diskusi publik bertajuk Jaga Wacana. Melalui forum ini, ruang diskusi publik diharapkan dapat terus berkembang menjadi wadah pertukaran gagasan, penyampaian aspirasi, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Forum tersebut menjadi ruang dialog bagi mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil untuk membahas berbagai program pemerintah secara objektif. Koordinator Isu dan Massa Aksi Jagakarta, Zidan Haris, menegaskan pihaknya mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, sekaligus menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan program agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Setiap kebijakan dan program pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, inklusif, dan tepat sasaran,” ujar Zidan dalam keterangan tertulis, Minggu, 1 November 2026.
Dalam forum tersebut, pihaknya mengangkat lima isu strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan publik. Di antaranya keadilan ekologis, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), demokrasi pendidikan, kedaulatan ekonomi desa, serta reformasi pemberantasan korupsi.
Terkait isu keadilan ekologis, pihaknya mendorong penguatan langkah pencegahan, pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebabkan maupun berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.

Ilustrasi forum diskusi publik bertajuk Jaga Wacana. Dok. Istimewa
Pada sektor pendidikan, pihaknya mendorong terwujudnya sistem pendidikan yang adil, terjangkau, berkualitas, dan partisipatif. Pendidikan harus tetap ditempatkan sebagai hak dasar masyarakat dan tidak terjebak dalam praktik komersialisasi yang berpotensi memperlebar kesenjangan.
Dia menegaskan masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dari suatu kebijakan, tetapi harus memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi.
“Masyarakat harus menjadi subjek demokrasi yang berhak mengetahui, mengawasi, mengkritisi, memberikan masukan, serta terlibat dalam evaluasi kebijakan publik,” ujar Zidan.
Zidan menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendorong budaya dialog yang sehat sekaligus menjaga nalar kritis masyarakat dalam kehidupan demokrasi.