Partai Netanyahu Tuduh Partai-partai Arab Mencuri Pemilu

Tel Aviv: Partai Likud, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh partai-partai Arab telah mencuri pemilu serta merusak integritas proses demokrasi dan hasilnya secara serius.

“Partai telah menyerahkan puluhan dokumen dan kesaksian kepada kepolisian Israel yang membuktikan keterlibatan partai-partai Arab dalam berbagai pelanggaran selama pemungutan suara untuk Knesset ke-26,” sebut pernyataan resmi Partai Likud, seperti dikutip dari Anadolu, Kamis 29 Oktober 2026.

“Partai tersebut menegaskan bahwa praktik-praktik ini secara langsung memengaruhi jalannya pemilu dan hasil akhirnya,” ungkap pernyataan partai.

Dokumentasi keamanan dan dugaan kasus pemalsuan

Partai Likud menjelaskan bahwa bukti yang diserahkan kepada kepolisian mencakup rekaman video dan dokumen terperinci yang menunjukkan adanya potensi manipulasi serta upaya untuk memengaruhi pemilih di komunitas Arab secara tidak sah. Partai yang sedang berkuasa ini juga menyatakan bahwa pelanggaran tersebut bukanlah insiden terpisah, melainkan sebuah pola sistematis yang bertujuan untuk mendistorsi hasil pemilu yang sebenarnya demi menguntungkan kubu lawan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi keamanan dan hukum segera untuk menangkap para pelakunya.

Menanggapi hal ini, para pemimpin partai Arab dengan tegas menolak tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai “kebohongan terang-terangan dan hasutan sistematis.”

Para pemimpin partai Arab menegaskan bahwa klaim ini hanyalah taktik politik yang digunakan oleh kelompok sayap kanan Israel --,khususnya Netanyahu dan Ben-Gvir,- untuk mengintimidasi pemilih Yahudi agar mereka datang ke tempat pemungutan suara. Selain itu, tuduhan ini bertujuan untuk melemahkan legitimasi politik perwakilan Arab di badan legislatif.

Saling tuduh ini memberikan bayang-bayang kelam pada lanskap politik Israel yang memang sudah kompleks, terutama setelah penghitungan suara selesai dengan hasil yang sangat ketat di antara blok-blok yang bersaing.

Di saat yang sama, langkah Partai Likud yang menempuh jalur hukum dan keamanan untuk mempertanyakan integritas pemungutan suara di sektor Arab semakin memperdalam polarisasi sosial dan politik. Kondisi ini membuat pembentukan pemerintahan koalisi yang stabil menjadi lebih sulit, sekaligus menjadi ujian nyata bagi lembaga peradilan dan penyelenggara pemilu.