Legislator Cecar Menkominfo soal Pemberian Izin Starlink

Jakarta: Anggota Komisi I Nurul Arifin mencecar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi soal pemberian izin layanan internet berbasis satelit, Starlink Indonesia. Kebijakan itu dikhawatirkan membunuh industri telekomunikasi nasional.

Momen ini terjadi saat rapat kerja (raker) Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers juga hadir dalam raker ini.

"Kalau kami berharap jangan membunuh industri telekomunikasi dalam negeri, khususnya Telkom, itu sendiri gitu," kata Nurul di Ruang Rapat Komisi I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.

Pemberian izin Starlink yang menuai polemik tersebut mengundang tanda tanya. Kementerian Kominfo ditanya apakah sudah mempelajari konsekuensi dari pemberian izin tersebut.

"Hal ini memunculkan pro dan kontra, nah sikap Kominfo sebetulnya bagaimana? Yang kontranya sudah dipelajari belum? Yang pro bagaimana?" ujar Nurul.
 

Baca Juga:  APJII Imbau Starlink Gandeng Ekosistem Indonesia

Selain itu, Budi dicecar ihwal izin wilayah operasi Starlink. Menurut Nurul, Starlink mestinya diberikan jangkauan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

"Kalau kami melihatnya kenapa tidak di 3T saja Starlink itu beroperasi? Kenapa harus di pusat? Apakah memang ada permintaan atau kompensasi yang diminta pihak Starlink?" ujar Nurul.

Sementara itu, Budi Arie meminta semua pihak tak perlu khawatir terhadap Starlink. Dia menyinggung soal market share Starlink di berbagai negara.

"Karena data terakhir starlink itu di Amerika Serikat cuma 0,2 persen dari market share di Amerika, di Kanada cuma setengah persen, di Australia juga setengah persen, dan di Selandia Baru cuma 0,8 persen. Itu negara-negara yang kita lihat secara geografis memerlukan teknologi satelit. Jadi kenapa kita mesti takut dengan yang market share-nya di bawah satu persen?" ujar Budi.