Jokowi Optimistis Pemerintah Bisa Miliki 61% Saham Freeport Indonesia

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah masih menegosiasikan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia. Dia optimistis pemerintah dapat memiliki sekitar 61 persen saham perusahaan tersebut.

"Masih dalam proses negosiasi dan persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka itu bisa kita dapatkan," ujar Presiden Jokowi seusai menghadiri Peresmian Pembukaan HIKMAHBUDHI ke-XII di Ancol, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.

Presiden Jokowi mengakui proses negosiasi berjalan alot. Pemerintah Indonesia mengharapkan penambahan saham pemerintah di Freeport Indonesia segera diputuskan.

"Ya namanya negosiasi kan sudah lama ini. Alot, alot banget," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menyebut pada awalnya, pemerintah hanya memiliki 9 persen saham PT Freeport Indonesia. Seiring proses negosiasi, pemerintah sudah memiliki 51 persen saham.

Di sisi lain, PT Freeport Indonesia tengah gencar melobi pemerintah agar dapat memberikan kepastian soal perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI), yang masa berlakunya akan habis pada Mei 2024. Freeport ingin itu bisa diperpanjang hingga Desember 2024.

Presiden menegaskan pemerintah ingin agar negosiasi terkait PT Freeport Indonesia segera diselesaikan. "Ini negosiasinya dirampungkan dulu baru ngurus yang selanjutnya. Satu saja belum selesai," ujar Presiden.
 

Baca Juga:  Bos Freeport Beberkan Urgensi Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat

Sebelumnya, pemerintah meminta komitmen Freeport menuntaskan smelter di Kawasan Industri Java JIIPE, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Proyek tersebut dijanjikan selesai Mei 2024 dan resmi beroperasi pada Juni 2024. Dengan kata lain, jika selesai tepat waktu relaksasi bagi PT Freeport Indonesia dapat diperpanjang.

Presiden Jokowi menuturkan pemerintah akan melakukan finalisasi regulasi soal perpanjangan izin ekspor tembaga untuk PT Freeport Indonesia.

"Ini regulasinya rampung dulu baru negosiasinya bisa segera difinalkan. Tapi saya melihat, tadi saya targetkan enggak sampai Juni. Secepatnya. Kalau bisa secepatnya paling lambat Juni," terang Presiden.

Sementara itu, Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan urgensi perpanjangan ekspor tersebut. Tony menyebut negara berpotensi kehilangan pendapatan hingga USD2 miliar apabila ekspor konsentrat tembaga dihentikan sejak Juni hingga Desember 2024.

"Ya kan kalau kita enggak bisa ekspor, penerimaan negara juga akan berkurang kira-kira USD2 miliar dengan harga sekarang," ujar Tony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.

Tony Wenas hadir bersama CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson dan Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia Kathleen Quirk bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan itu membahas progres pembangunan smelter milik PT Freeport Indonesia di Kawasan Industri Java JIIPE, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.