Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Medcom.id/Ahmad Mustaqim
Yogyakarta: Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar Pemkab Kulon Progo bisa memilah dan memilih investor. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kawasan kumuh pada radius 1.000-1.800 hektare dari Bandara Internasional Yogyakarta yang dapat menimbulkan permasalahan baru.
"Membangun kerjasama harus memperhatikan bahwa kawasan antara 1000 sampai 1800 itu ditata menjadi kawasan-kawasan yang sudah ditentukan peruntukannya. Harus sesuai dengan kesepakatan kita, tidak serta merta menuruti maunya investor saja. Tidak sembarangan, kita mencoba untuk membangun infrastruktur dengan kelengkapannya," ujar Sri Sultan, Selasa, 23 April 2024.
Sri Sultan lebih lanjut mengatakan Pemda DIY saat ini telah menjalin kerja sama pembangunan aeropolis dengan JICA (Japan International Cooperation Agency). Kerja sama ini, kata Sri Sultan karena diakui, DIY belum punya pengalaman untuk menyelenggarakan aeropolis.
Sejauh ini, lanjutnya lagi di Indonesia, airport hanya dikenal sebagai airport saja. Ketika dilakukan pembangunan, hanya sekedar airportnya saja, bukan termasuk kawasannya.
"Saya ingin memastikan, tolong Angkasa Pura tidak boleh membangun universitas maupun rumah sakit. Karena rumah sakit sudah ada di Kulon Progo dan universitas bukan bagian dari investasi Angkasa Pura. Hal-hal seperti ini kita harus konsisten, sehingga memberikan ruang-ruang bagi investasi-investasi yang bisa memberikan kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat Kulon Progo," ujar Sri Sultan.
Pada Safari Syawalan itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Safari Syawalan Kulon Progo juga berpesan selain pembangunan aeropolis, juga membangun pertumbuhan UMKM, serta bantuan sosial bagi lansia yang diharapkan bisa menjamin kehidupan mereka, sekaligus menekan angka kemiskinan.
UMKM, menurut Sri Sultan perlu diberikan perhatian khusus, baik yang sedang tumbuh, maupun perlu ditumbuhkan kembali. Sri Sultan menyebut, kualitas produk-produk UMKM perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar keterjangkauan yang makin luas dan bertaraf internasional.
UMKM yang lolos kurasi dan bertaraf internasional, katanya akan saling mendukung dengan pertumbuhan ekonomi di Kulonprogo. Selain itu, UMKM terkurasi yang ditampilkan di YIA (Yogyakarta International Airport) atau Bandara Internasional Yogyakarta, dapat menarik wisatawan mancanegara, sehingga memperluas peluang ekspor.
Sri Sultan menjelaskan, Bandara Internasional Yogyakarta memberikan ruang orang-orang asing untuk masuk, sehingga produk-produk UMKM pun harus semakin baik dan makin memenuhi standar. Untuk saat ini potensi lewat SiBakoel Jogja sudah dikembangkan, khususnya untuk penetrasi market lewat IT. UMKM yang telah melalui verifikasi dan standarisasi adalah jendela bagi pertumbuhan ekonomi melalui UMKM.
"Ini nanti, Bupati dan tim harus bisa mengolah bagaimana kawasan-kawasan untuk penjualan produk-produk dari Kulon Progo. Paling sedikit ada waktu 2 sampai 3 tahun ini bisa terkonsolidasi dengan baik," ujar Sri Sultan.
Sementara terkait dengan bantuan sosial bagi masyarakat berstatus lansia, dan masuk kategori miskin. Lansia yang dimaksud adalah mereka yang berusia di atas 65 tahun, menganggur atau berpendapatan sangat rendah dan tidak menentu, berpendidikan rendah, dan tidak memiliki jaminan hidup.
Program ini kata Sri Sultan, sudah mulai dilaksanakan, dengan menyalurkan sebanyak Rp300 ribu per bulan untuk kepentingan tambahan konsumsi. Jumlah ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah pengeluaran rata-rata bulanan, dari kisaran Rp571-871 ribu. Hasil BPS terakhir pada kuartal pertama, kategori miskin ditentukan dari hitungan pengeluaran yang dianggap rendah untuk konsumsi. Pengeluaran ini di luar pendidikan dan kesehatan.
Sri Sultan menitipkan program tersebut pada pemerintah setempat, agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan terhadap bantuan ini. Gubernur DIY ini tidak memperkenankan bantuan sosial untuk berbelanja yang tidak perlu, seperti rokok, atau kepentingan-kepentingan yang lain. Apabila hal ini terjadi, maka bantuan sosial tersebut percuma dilakukan karena tidak akan bisa membantu meningkatkan tingkat pengeluaran konsumsi lansia.
"Pemkab dan Pak Lurah, saya minta untuk mendata siapa-siapa saja yang berhak antar Bansos. Pemakaiannya juga perlu diperhatikan. Seperti ini menjadi perhatian khususnya bagi Pak Lurah," ujar Sri Sultan.
Sri Sultan juga menekankan kepada pemerintah setempat untuk memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD) sebagai pendukung lumbung Mataraman. TKD tersebut harus dimanfaatkan untuk budidaya sesuatu yang bernilai jual tinggi dan bernilai kompetitif. Hal ini dilakukan agar menambah penghasilan bagi warga.
"Saya mohon perhatian, khususnya Pak Lurah, agar program TKD dipakai untuk lumbung Mataraman. Tolong dipercepat, dengan memberdayakan warga masyarakat di desa itu sendiri," ungkap Sri Sultan.
Streaming