Bawaslu Malang Awasi Ketat Pengadaan Logistik Pilkada 2024

Malang: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal mengawasi proses pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pengawasan itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekurangan logistik selama tahapan pilkada.

Anggota Bawaslu Kabupaten Malang, Muhamad Hazairin, mengatakan, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) kekurangan formulir plano saat proses penghitungan suara. Peristiwa ini terjadi di hampir 33 kecamatan di Kabupaten Malang.

"Total ada 361 TPS yang tidak memiliki plano. Di 33 kecamatan itu semuanya ada kejadian logistik kurang, plano penghitungan malah enggak ada. Terus kemudian rekapitulasinya juga ketika di kecamatan itu tidak ada plano rekapnya," katanya, Selasa, 24 September 2024.

Saat itu, Hazairin mengakui Bawaslu telah melakukan pengawasan selama proses pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024. Namun masih ada saja beberapa TPS yang dilaporkan kekurangan formulir plano.

"Jadi terpaksa kami berhentikan. Stop dulu penghitungan. Mereka ambil dulu ke Gudang Bulog. Kalau tidak ada cari gudang logistik di kota/kabupaten lain. tukar-tukaran. Pokok berhenti dulu," tegasnya.
 

Baca juga: Kericuhan Warnai Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada 2024

Guna mengantisipasi peristiwa serupa, Bawaslu bakal melakukan pengawasan ketat terhadap proses pengadaan dan distribusi logistik Pilkada 2024. Salah satunya menggunakan metode sampling saat pengawasan.

"Nanti akan kami coba hitung dulu sebelum masuk pada proses kotak dan dikirim ke masing-masing kecamatan. Nanti akan kami sampling dulu, separuh sampling, beberapa, baru kemudian bisa masuk ke truk. Takutnya nanti pada saat penghitungan suara ternyata planonya tidak ada. itu susah nanti," jelasnya.

Selain formulir plano, Bawaslu juga sempat menemukan adanya stiker daftar pemilih yang tertukar dengan daerah lain saat Pemilu 2024 lalu. Hazairin menyebutkan kondisi itu terjadi karena pabrik percetakan stiker yang sama dengan beberapa daerah lain.

"Kemarin yang stiker pemilih yang ditempel di rumah-rumah itu ada yang dari Banten, Tangerang Selatan. Itu terjadi di Kabupaten Malang. Itu karena percetakannya bareng, satu tempat semua. Nah itu salah satu kerawanan nanti yang kita akan pastikan," tegasnya.

Tak hanya stiker, Bawaslu juga bakal memastikan tidak ada surat suara Pilkada 2024 di Kabupaten Malang yang tertukar dengan daerah lain. Pengawasan ini akan dilakukan saat proses sortir dan lipat surat suara.

"Kami juga akan fokus, jangan sampai surat suara tertukar dengan surat suara lain. Karena logistik ini kan terpusat, memang diadakan oleh masing-masing kabupaten/kota dan provinsi tapi pabrik logistiknya ditunjuk oleh KPU RI. Jadi tergabung tuh. Nah itu kemudian itu jangan sampai lah ada tertukar surat suaranya. Itu yang kemudian nanti kita akan awasi," terangnya.

Logistik Pilkada 2024 berupa kotak suara sebanyak 8.150 buah telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang per 12 September 2024. Ribuan kotak suara tersebut kini disimpan di gudang logistik yang berada di Gudang Bulog di Jalan Raya Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

"Untuk kotak suara sudah sesuai spesifikasi," jelas Hazirin.