Pemerintah Sukses Tingkatkan Efisiensi Logistik Nasional

Jakarta: Beragam upaya untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional disebut berbuah manis. Hal itu terlihat dari penurunan biaya logistik dan waktu yang dibutuhkan dalam bongkar peti kemas (dwelling time) yang kian cepat.

"Berbagai upaya pembenahan sistem logistik nasional yang lain saat ini sudah membuahkan hasil," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam diskusi bertajuk Peningkatan Kinerja Logistik melalui Utilisasi Layanan National Logistic Ecosystem (NLE), Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2023.

NLE merupakan sarana untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional. Ekosistem itu bertujuan untuk menghapus berbagai duplikasi, silo, dan mengintegrasikan berbagai layanan logistik.

Salah satu buah manis dari penerapan NLE di pelabuhan dan bandara, kata Susiwijono, telah berhasil memangkas dwelling time menjadi 2,52 hari. Itu bahkan melampaui target yang ditetapkan pemerintah, yakni selama 2,9 hari.

Selain itu, efisiensi logistik nasional juga dibuktikan melalui tingkat biaya. Pada 2022, biaya logistik Indonesia setara 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Itu terdiri dari biaya transportasi sebesar 8,79 persen, biaya persediaan dan pergudangan 3,19 persen, dan biaya administrasi 2,30 persen.

Selama tiga tahun terakhir, biaya logistik Indonesia relatif stabil di kisaran 14 persen. Pada 2020, biaya logistik Indonesia tercatat 14,14 persen dari PDB. Lalu terjadi penurunan pada 2021 di angka 13,36 persen dari PDB.

Baca juga: Perubahan Bisnis ke Sektor Logistik dan Transportasi Buahkan Hasil Positif
 

Tekan biaya logistik jadi 8% di 2045

Adapun pemerintah menargetkan mampu menekan biaya logistik menjadi delapan persen pada 2045 mendatang.

"Kita harapkan di 2045 nanti biaya logistik kita itu hanya delapan persen dari PDB kita, sehingga sangat efisien sekali mudah-mudahan ini target kita bersama yang nanti seiring dengan visi Indonesia Emas bisa kita capai bersama-sama," terang Susiwijono.

Namun hal itu diakui tak mudah. Sebab, masih terdapat sejumlah permasalahan terkait utilisasi infrastruktur logistik nasional, utamanya di kawasan timur Indonesia.

Dari catatan Kemenko Perekonomian, secara rerata tingkat utilisasi infrastruktur pelabuhan di Indonesia Timur masih di bawah 50 persen.

Selain tingkat utilisasi yang masih rendah, lanjut Susiwijono, ada ketidakseimbangan jumlah bongkar dan muat barang di pelabuhan kawasan Indonesia Timur.

"Sehingga masih perlu didorong berbagai inisiatif untuk meningkatkan logistik kita, terutama yang berbasis komoditas untuk menciptakan berbagai sentra industri dan berbagai ekonomi baru unggulan di kawasan timur," papar dia.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon menyampaikan, berbagai tantangan dalam upaya mencapai efisiensi logistik nasional perlu terus diselesaikan. Itu menurutnya dapat dilakukan bersama-sama oleh pihak-pihak yang berkepentingan di sektor tersebut.

Apalagi belum lama ini Bank Dunia menurunkan Logistic Performance Index (LPI) Indonesia dari posisi 45 di 2018 menjadi 63 di 2023, alias turun 17 peringkat. Namun dia mendorong agar Indonesia tak berkecil hati atas laporan bank dunia itu lantaran berbagai hasil positif telah dirasakan.

"Rasa-rasanya kita semua tidak perlu berkecil hati untuk hasil tersebut, karena itu adalah hasil persepsi. Kita yakin bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini dalam perbaikan logistik telah kita rasakan di lapangan."

"Ini juga dibuktikan dengan adanya hasil survei lembaga independen dan peninjauan langsung yang dilakukan oleh tim, termasuk Stranas PK KPK," tutur Ali menambahkan.