Korupsi Bansos, Kerugian Negara Rp250 Miliar Berpotensi Bertambah

Jakarta: Kerugian negara Rp250 miliar dalam korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final. Ada potensi penambahan, tergantung perkembangan penyidikan.

“Update terakhir terkait potensi kerugian negara utk bansos banpres senilai Rp250 miliar dan ini masih sementara ya, bisa berubah nanti,” kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2024.

Penambahan kerugian negara berpotensi terjadi karena ada beberapa temuan baru. Salah satunya, terkait data tambahan dari auditor yang menghitung kerugian negara.

“Kan kita memeriksa saksi, mengecek alat bukti, pada perhitungan dari teman-teman auditor juga bertambahnya itu tentunya alat buktinya bertambah sehingga nilainya juga bertambah,” ucap Tessa.

Tessa menjelaskan modus korupsi dalam kasus ini adalah menurunkan kualitas barang. Sejumlah kejadian viral terkait buruknya bansos pandemi covid-19 berkaitan dengan perkara ini.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK telah memperbarui hitungan kerugian negara. Uang rakyat yang diduga disalahgunakan menyentuh Rp250 miliar, dari sebelumnya Rp125 miliar.

Total, ada tiga kasus dugaan korupsi pengadaan bansos yang diusut KPK. Perkara baru ini simultan didalami saat kasus korupsi pengadaan bansos untuk keluarga penerima harapan (PKH) di Kemensos berjalan.

“Pengembangan perkara distribusi bansos yang baru-baru sudah diputus oleh pengadilan tipikor, ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juni 2024.

Tessa menjelaskan Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Ivo Wongkaren menjadi tersangka dalam kasus ini. Perkara ini simultan diusut dengan korupsi pengadaan bansos beras untuk keluarga penerima harapan di Kemensos masuk ke persidangan.

“Karena pada saat perjalanan penyidikan perkara yang sudah putus itu, simultan juga penyelidikan perkara ini dimulai, berjalan,” ujar Tessa.