Anies Baswedan Diyakini Mampu Benahi Indonesia

Jakarta: Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan diyakini bisa membenahi kota di Indonesia menjadi lebih baik. Rekam jejaknya memimpin DKI Jakarta dinilai sebagai bukti.

"Jakarta adalah proses yang memberi kita optimisme bahwa kota-kota Indonesia bisa dibenahi. Maka pemerataan pembangunan mestinya yang dibangun bukan satu kota tapi 18 kota besar di seluruh Indonesia," kata Pakar Sosiologi Perkotaan Nanyang Technological University (NTU) Singapura Sulfikar Amir melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat, 17 November 2023.

Menurut Sulfikar, ada perkembangan pesat dalam tata kelola kota di Jakarta selama Anies memimpin. Dia menilai mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan sosok yang dibutuhkan Indonesia ke depannya.

"Jakarta mengalami perubahan signifikan 10-15 tahun terakhir, terutama di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Artinya masalah Jakarta bisa diselesaikan," ucap Sulfikar.

Di sisi lain, Sulfikar mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia meragukan keputusan itu bisa benar-benar memberikan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Sulfikar, lokasi ibu kota tidak bisa menjamin adanya pemerataan bagi masyarakat. Pengelolaan pemerintahan yang baik diyakini lebih penting ketimbang memindahkan ibu kota.

"Anda lihat ibu kota Amerika Serikat di Washington DC yang ada di pantai timur, tetapi justru California yang berada jauh dari ibu kota adalah negara bagian yang paling kaya. Sementara negara bagian yang paling miskin justru West Virginia yang dekat dengan ibu kota yaitu hanya 2 jam dari Washington DC," ujar Sulfikar.

Pakar Tata Kota UGM Tri Mulyani Sunarharum juga menyebut pemindahan ibu kota bukan solusi untuk mencari kesetaraan dalam sebuah negara. Kolaborasi yang baik antardaerah dinilai kunci memajukan perekonomian negara.

"Di pemerintahan tantangannya adalah bekerja masih ego sektoral, antar pemerintah di level kota/kabupaten dengan provinsi dan nasional. Harus ada iklim kolaborasi yang memungkinkan adanya dialog dua arah, tidak didominasi keputusan top down tapi juga bottom up, dan cross sectoral," tutur Mulyani.