Presiden Dorong Kredit ke UMKM Tanpa Agunan

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar syarat agunan sebagai jaminan dihapuskan dalam pemberian kredit ke masyarakat, utamanya UMKM. Itu ditujukan agar pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses layanan pendanaan dari bank.

"Saya kira Pak Menteri BUMN nanti dengan BI dan OJK ini regulasinya yang harus diperbaiki. Karena tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan, memiliki collateral, sehingga prospek itu juga harus dilihat. Jangan hanya melihat agunannya, dilihat juga dong prospeknya, nggak punya agunan, tetapi prospeknya bagus, mestinya juga bisa diberikan kredit," ucap Jokowi dalam Opening Ceremony UMKM Expo(rt) Brilianpreneur, di JCC, Jakarta, Kamis, 7 Desember 2023.

Usulan tersebut berangkat dari realisasi penyaluran kredit ke UMKM yang masih terbilang rendah. Kepala Negara mengatakan, penyaluran kredit ke sektor UMKM baru sekitar 21 persen dari total penyaluran kredit oleh perbankan.

Persentase tersebut masih jauh lebih rendah dibanding Tiongkok yang telah menyentuh 65 persen, Jepang 65 persen, dan India 50 persen. "Yang selalu saya dorong ini berkaitan dengan pembiayaan, pembiayaan UMKM harus dipermudah," kata Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kebijakan untuk mengubah persyaratan kredit bukan merupakan kewenangannya. Namun dia memastikan kebijakan yang terkait dengan hal itu dibahas secara bersama oleh Kementerian BUMN dan kementerian teknis maupun instansi terkait lainnya.

"Otoritasnya bukan di kami. Kita hanya monitoring, delivery," tutur dia.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Harus Bisa Tangkap Peluang Investasi Ramah Lingkungan
 

Kemudahan pemberian kredit ke UMKM

Sementara itu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, pemerintah sedang membahas mengenai kemudahan pemberian kredit ke UMKM. Pembahasan itu mengenai kemungkinan peningkatan jaminan yang diberikan pemerintah atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh perbankan.

"Kita sedang diskusi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, dan juga Kemenkop UKM untuk meningkatkan dari sisi penjaminan. Kita akan ajukan penjaminan ke depan lebih luas dan besar secara size," ungkap dia.

Adapun Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso mengungkapkan, persyaratan kredit tanpa agunan sedianya telah ada dan diterapkan oleh perbankan. Itu diberikan kepada peminjam yang mengakses KUR dengan nilai di bawah Rp100 juta.

"Sebenarnya sekarang kebijakan untuk KUR sampai dengan Rp100 juta itu sudah tanpa jaminan. Kalau orang mengatakan kok masih dimintakan jaminan, itu kemungkinan bukan jaminan. KUR jelas, sampai Rp100 juta tanpa jaminan. Kalau bank minta jaminan, itu bank kena penalti," kata dia.

"Lalu bagaimana caranya (supaya lebih banyak penyaluran kredit tanpa agunan), diperbanyak saja KUR yang di bawah Rp100 juta supaya nanti semua tanpa jaminan. Karena memang kebijakannya sudah ada. Jadi KUR sampai Rp100 juta itu tanpa jaminan," tutup Sunarso.