Gen Z Dinilai Punya Modal Kuat Penerus Demokrasi Indonesia di Masa Depan

Jakarta: Generasi Z (Gen Z) dinilai memiliki modal kuat sebagai penerus demokrasi Indonesia karena tumbuh sebagai generasi digital native. Namun, mereka juga menghadapi kerentanan serius, mulai dari pengangguran, upah rendah, hingga ancaman otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI).

"Kalau dilihat dari demografinya, Gen Z merupakan kelompok demografi terbesar, mencapai 27 persen dari total populasi Indonesia. Mereka cukup unik dibandingkan kelompok usia lainnya karena tumbuh sebagai digital native," kata Peneliti Lab 45, Jessica Arreta, dalam peluncuran buku "Jam Pasir Indonesia" di Jakarta, Senin, 4 Mei 2026.

Jessica menjelaskan, Gen Z terbiasa dengan akses internet, teknologi, dan bahkan menyalurkan kegiatan aktivisme politik melalui dunia maya. Katanya ini merupakan awal yang cukup baik bagi harapan Indonesia menuju tahun 2045, terutama kualitas demokrasinya. Secara basis, Gen Z sudah memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menjadi penerus demokrasi Indonesia di masa depan.

"Generasi Z yang sekarang lebih akrab dikenal. Dengan karakter yang karena teknologi jadi lebih responsif terhadap isu, lalu mudah terhubung, ini menjadi keunggulan bagi mereka untuk berkelompok dan melakukan gerakan kolektif dalam menyuarakan sebuah isu," kata Jessica.

Jessica mengamati, sebagian besar partisipasi politik Gen Z masih bersifat elektoral. Mereka menganggap kegiatan pemilihan umum setiap lima tahun sekali sebagai bentuk partisipasi politik, tetapi secara substansi masih kurang.
 

"Misalnya, mereka merasa suatu isu sudah dilontarkan dan sebagian sudah dipenuhi pemerintah. Mereka bisa menjadi terfragmentasi, bahkan narasi untuk menggaungkan demokrasi itu sendiri bisa melemah," jelasnya.

Di sisi lain, Jessica menegaskan bahwa Gen Z merupakan generasi yang cukup rentan. Mereka dihadapkan pada tuntutan ekonomi. Sekitar 20 persen dari mereka banyak yang menganggur, tidak bekerja, tidak bersekolah. Pun jika bekerja, mereka dihadapkan pada upah rendah dibandingkan rata-rata kelompok usia lainnya.

Ia menambahkan, banyak pula dari Gen Z yang tidak mendapat kesempatan bekerja di sektor formal, sehingga harus bekerja di sektor informal atau mengalami setengah pengangguran (underemployment).

"Ancaman otomasi dan juga ancaman AI turut memperburuk kerentanan Gen Z," ujar Jessica.

Menurut Jessica, tantangan yang dihadapi Gen Z tidak hanya menyangkut peningkatan partisipasi politik, tetapi juga peningkatan fondasi kehidupan agar mereka memiliki akar yang kuat untuk menyuarakan demokrasi dan perubahan struktural.

"Di sini kami menyajikan setidaknya empat hal yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan publik yang bisa difokuskan, dan saat ini tanggung jawabnya dipegang oleh generasi pendahulu," katanya.

Pertama, penyediaan lapangan kerja berkualitas bagi generasi muda melalui percepatan industrialisasi, keterbukaan ekonomi, kemudahan birokrasi, perizinan, serta penghapusan administrasi berlapis untuk investasi dan pembangunan usaha di Indonesia. Kedua, reformasi birokrasi diperlukan mengingat masalah perizinan dan praktik pungutan liar yang kerap terjadi.

Ketiga, dari sisi sumber daya manusia (SDM), perlu ada reformasi peningkatan SDM yang fokus pada kebutuhan pasar tenaga kerja, terutama karena Indonesia menghadapi masalah ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch).

Keempat, terkait pendidikan berdemokrasi. Jessica menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya menumbuhkan rasa percaya diri generasi muda dalam bekerja, tetapi juga dalam membangun argumen, memahami demokrasi sejak dini, serta belajar dan mempraktikkan makna demokrasi itu sendiri.