Kejagung Dorong Kesetaraan Atlet Disabilitas Lewat Penguatan Pembinaan

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) mendorong kesetaraan atlet disabilitas lewat penguatan pembinaan. Dorongan dilakukan dengan kolaborasi antarnegara Asia Tenggara dalam meningkatkan prestasi dan kesejahteraan atlet disabilitas.

Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian pertemuan ASEAN Para Sports Federation (APSF) General Assembly 2026. Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Reda Manthovani, menyebut forum tersebut menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan antarorganisasi olahraga disabilitas di kawasan Asia Tenggara, sekaligus memperkuat upaya peningkatan prestasi atlet penyandang disabilitas.

"Pertemuan APSF General Assembly 2026 ini sebenarnya untuk meningkatkan tali persaudaraan para atlet maupun organisasi olahraga disabilitas di Asia Tenggara agar semakin bersatu dan bersama-sama membangun prestasi atlet disabilitas," kata Reda dalam keterangannya, Minggu, 7 Juni 2026.
 

Ia menilai Indonesia saat ini selangkah lebih maju dibandingkan sejumlah negara di kawasan dalam hal pengembangan olahraga disabilitas. Salah satu faktor pendukungnya adalah keberadaan pusat pelatihan nasional khusus atlet disabilitas di Karanganyar, Jawa Tengah.

"Alhamdulillah, Indonesia sudah memiliki training camp khusus atlet disabilitas di Karanganyar. Di Asia, fasilitas seperti ini masih sangat terbatas dan menjadi salah satu keunggulan Indonesia dalam pembinaan atlet disabilitas," ujar Reda.

Menjelang ASEAN Para Games yang akan berlangsung di Nagoya, Jepang, pada Oktober mendatang, Reda memastikan persiapan atlet Indonesia telah berjalan. Meskipun pelatnas secara resmi baru dibuka beberapa waktu lalu, proses pembinaan dan persiapan telah dilakukan NPC Indonesia sejak tahun sebelumnya.

"Secara nyata NPC sudah melakukan persiapan sejak tahun lalu. Secara formal memang baru dimulai bulan lalu setelah pembentukan pelatnas oleh Kemenpora. Harapannya pada Oktober nanti kita siap meraih prestasi semaksimal mungkin," ungkap Reda.


ASEAN Para Sports Federation (APSF) General Assembly 2026. Foto: Dok. Istimewa.

Selain pembinaan atlet, Kejaksaan Agung bersama NPC Indonesia meluncurkan program digitalisasi bertajuk Jaga Inklusi Juara. Program ini bertujuan membangun sistem pendataan, pemantauan, dan evaluasi pembinaan atlet disabilitas secara nasional.

Reda menjelaskan, sistem tersebut memiliki tiga fungsi utama. Pertama, mendata atlet disabilitas dan calon atlet disabilitas di seluruh Indonesia berdasarkan klasifikasi dan cabang olahraga yang sesuai. Kedua, memonitor perkembangan latihan atlet melalui laporan yang diinput langsung oleh para pelatih di daerah.

"Kami ingin seluruh perkembangan atlet dapat terpantau dengan baik. Pelatih diwajibkan menginput progres atlet sehingga NPC pusat dapat melihat perkembangan yang terjadi di daerah," kata Reda.

Fungsi ketiga adalah memantau dukungan anggaran dari pemerintah daerah terhadap pembinaan atlet disabilitas. Melalui sistem tersebut, NPC pusat dan Kejaksaan dapat mengetahui sejauh mana komitmen kepala daerah dalam memberikan perhatian kepada atlet penyandang disabilitas.

"Jika ditemukan anggaran yang sangat minim atau terdapat kesenjangan yang terlalu jauh dibandingkan pembinaan atlet non-disabilitas, data tersebut akan menjadi bahan evaluasi. Kami akan berkoordinasi dengan kejaksaan negeri setempat untuk mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan amanat kesetaraan bagi penyandang disabilitas," ujar Reda.

Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan inklusivitas bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang olahraga.

"Jangan sampai terjadi ketimpangan yang terlalu jauh antara atlet disabilitas dan non-disabilitas. Kesetaraan harus diwujudkan melalui dukungan nyata, termasuk dalam pengalokasian anggaran pembinaan," ungkap Reda.