Satgas Mitigasi PHK Petakan Industri Rawan Pengurangan Tenaga Kerja

Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh bergerak cepat mengantisipasi ketidakpastian ekonomi dengan melibatkan para ketua serikat pekerja di jajaran dewan pengarah. Langkah strategis ini diambil guna memetakan titik-titik rawan pada sektor industri yang dinilai paling berpotensi terdampak gelombang pengurangan tenaga kerja secara massal.

"Memberikan informasi kepada pemerintah mana-mana saja titik rawan yang sebentar lagi akan terkena dampak PHK,” ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat menghadiri Kongres ke-III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta, Minggu, 7 Juni 2026.
 

Dasco menjelaskan bahwa pembentukan satgas ini menjadi langkah taktis yang krusial, mengingat situasi global dan domestik mulai mengancam stabilitas industri nasional. Pemerintah menyadari fenomena pengurangan tenaga kerja sudah mulai membayangi beberapa sektor, sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat, tepat, dan terintegrasi.

"Sehingga mungkin masalah mitigasi PHK dan kemudian kesejahteraan buruh yang pada saat ini juga sudah mulai kita sama-sama tahu PHK dengan situasi dan kondisi saat ini mulai terdampak," imbuh Dasco.

Guna mematangkan strategi penyelamatan para pekerja tersebut, satgas bentukan pemerintah ini dijadwalkan menggelar pertemuan intensif pada pekan depan. Agenda utama dalam rapat perdana tersebut adalah membedah data rill serta laporan komprehensif mengenai perusahaan-perusahaan yang kini berada dalam zona merah atau berstatus kritis.

Informasi akurat mengenai pemetaan wilayah dan sektor industri yang terancam didapatkan langsung dari para pimpinan serikat buruh. Sinergi data ini dinilai sangat penting agar pemerintah dapat memberikan intervensi regulasi secara cepat atau menyalurkan bantuan langsung di lapangan sebelum terlambat.


Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan utama dalam pembukaan KPBI. Foto: Metro TV/Rifda Muthia Zahra.

Di samping mengoptimalkan kerja satgas baru, Dasco juga memberikan apresiasi terhadap peran aktif Polri melalui Desk Tenaga Kerja. Unit khusus tersebut dinilai berhasil menjadi jembatan penyelamat bagi buruh yang kehilangan mata pencaharian.

"Dan selama ini kita tahu Desk Tenaga Kerja Kepolisian banyak membantu dalam mengalokasi atau kemudian merelokasi daerah-daerah yang kemudian terdampak PHK. Lalu kemudian mengisi tempat di mana daerah yang masih butuh tenaga kerja,” tambah Dasco.

Melalui skema kolaborasi lintas sektoral ini, para buruh yang terimbas kebijakan pengurangan karyawan dipastikan tidak terlantar dalam pengangguran terlalu lama. Desk Tenaga Kerja Polri bertugas menyalurkan kembali para pekerja ke wilayah industri lain yang masih membutuhkan sumber daya manusia (SDM).