Mesir Intensifkan Diplomasi, Dorong Implementasi Fase Kedua Gencatan Senjata Gaza

Kairo: Mesir meningkatkan upaya diplomatik untuk mendorong implementasi fase kedua kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza melalui serangkaian komunikasi intensif dengan para pihak yang terlibat dalam konflik.

Langkah tersebut dilakukan menjelang rencana pertemuan para mediator di Kairo guna menegaskan kembali komitmen terhadap pelaksanaan perjanjian.

Saluran televisi Al Qahera News, mengutip sumber-sumber Mesir pada Sabtu kemarin, melaporkan bahwa pemerintah Mesir tengah melakukan kontak intensif terkait pelaksanaan kesepahaman yang telah dicapai oleh negara-negara mediator bersama faksi-faksi Palestina.

Menurut sumber tersebut, seperti dikutip dari Yeni Safak, Minggu, 2 Agustus 2026, para mediator akan segera menggelar pertemuan di Kairo untuk menegaskan kembali komitmen seluruh pihak dalam menjalankan ketentuan yang telah disepakati.

Sumber yang sama menyebut Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya memberikan respons positif terhadap berbagai upaya mediasi tersebut.

Sebelumnya, Board of Peace mengumumkan telah tercapai kesepakatan untuk melanjutkan implementasi fase berikutnya dari rencana perdamaian Gaza. Lembaga itu menyatakan Hamas telah menyetujui peta jalan rinci untuk fase kedua, sementara pemerintah Israel hingga kini belum mengumumkan sikap resminya.

Hamas juga menyatakan telah mengikuti proses perundingan secara "bertanggung jawab dan positif."

Israel Harus Penuhi Komitmen

Hamas menegaskan penghentian serangan militer Israel merupakan syarat utama untuk memulai implementasi fase kedua beserta jadwal pelaksanaannya.

Kelompok tersebut menyatakan pelaksanaan tahap berikutnya tetap bergantung pada pemenuhan seluruh komitmen Israel dalam fase pertama kesepakatan.

Selain itu, Hamas menyebut persetujuannya untuk memasukkan isu persenjataan berat ke dalam kerangka implementasi hanya berlaku apabila sejumlah prasyarat dipenuhi.

Syarat tersebut meliputi penghentian total serangan Israel, penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza, dimulainya proses pemulihan dan rekonstruksi, masuknya Komite Nasional Administrasi Gaza, serta penempatan International Stabilization Force.

Hamas juga menuntut pembubaran kelompok-kelompok bersenjata yang disebut dibentuk Israel di dalam Gaza serta jaminan atas hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Latar Belakang Konflik

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Juni 2025 mengakui pemerintahnya telah mengaktifkan sejumlah kelompok Palestina untuk menghadapi Hamas. Pemerintah Israel kemudian mengonfirmasi telah memberikan dukungan terbatas kepada faksi-faksi anti-Hamas yang beroperasi di Jalur Gaza.

Fase pertama gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 dan mencakup penghentian sementara pertempuran, pertukaran sandera dan tahanan, serta peningkatan distribusi bantuan kemanusiaan.

Namun, Hamas menuduh Israel tetap melancarkan serangan dan membatasi masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

Menurut otoritas kesehatan Palestina, sejak perang di Gaza dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 73.000 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 174.000 lainnya mengalami luka-luka, sementara sebagian besar infrastruktur di wilayah itu mengalami kerusakan parah.

Baca juga:  Empat Negara Arab Desak Israel Patuhi Kesepakatan Perdamaian Gaza