Putin dan Xi Jinping Sepakati 20 Dokumen Kerja Sama di Beijing

Beijing: Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menandatangani 20 dokumen kerja sama yang mencakup sektor ekonomi, energi, dan transportasi dalam pertemuan bilateral di Beijing pada Rabu, 20 Mei 2026.

Kedua pemimpin juga mengadopsi pernyataan bersama mengenai pendalaman kemitraan strategis komprehensif serta deklarasi tentang pembentukan dunia multipolar dan tatanan hubungan internasional baru.

Langkah itu mempertegas komitmen Moskow dan Beijing untuk membentuk struktur tata kelola global yang tidak lagi didominasi Barat.

Dalam konferensi pers usai pertemuan, Putin mengatakan Rusia dan Tiongkok telah membangun sistem perdagangan bilateral yang stabil dan terlindungi dari tekanan eksternal maupun gejolak pasar global.

Ia menjelaskan penggunaan rubel dan yuan dalam transaksi perdagangan membantu melindungi kerja sama ekonomi dari pengaruh luar serta menjamin keberlanjutan hubungan dagang jangka panjang.

"Langkah terkoordinasi Rusia dan Tiongkok untuk mengalihkan penyelesaian transaksi ke mata uang nasional memiliki arti yang sangat besar," kata Putin, dikutip dari Yeni Safak, Rabu, 20 Mei 2026.

Menurutnya, hampir seluruh operasi ekspor-impor Rusia dan Tiongkok kini dilakukan menggunakan mata uang kedua negara tersebut.

Rusia Janji Pasokan Energi Tetap Lancar

Putin menegaskan Rusia siap melanjutkan pasokan minyak dan gas tanpa gangguan ke Tiongkok. Ia juga mengatakan perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, terus melanjutkan pembangunan unit pembangkit baru di fasilitas nuklir Tiongkok sebagai bagian dari kerja sama energi nuklir sipil yang lebih luas.

Selain sektor energi, Putin menyoroti dampak positif kebijakan bebas visa antara kedua negara.

Menurutnya, lebih dari dua juta warga Rusia mengunjungi Tiongkok sepanjang 2025, sementara lebih dari satu juta wisatawan Tiongkok bepergian ke Rusia pada periode yang sama.

Kesepakatan yang ditandatangani pada Rabu disebut menjadi bagian dari hubungan kedua negara yang terus berkembang selama beberapa dekade terakhir di tengah upaya menghadapi sanksi ekonomi dan isolasi diplomatik dari Barat.