Parpol Diajak Jaga Stabilitas dan Kedepankan Kerja Bersama demi Bangsa

Jakarta: Para partai politik (parpol) diajak untuk menjaga stabilitas nasional serta mengedepankan kerja bersama demi bangsa. Elite parpol juga dinilai penting untuk turut menjaga kondusivitas politik, menghindari narasi provokatif, serta tidak mendorong gerakan yang berpotensi memanaskan situasi.

"Tugas seluruh elite politik adalah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, dikutip dari Antara, Minggu, 21 Juni 2026.
 

Misbakhun menegaskan, parpol tidak seharusnya menampilkan sikap ambigu di ruang publik. Ia menyoroti fenomena sikap parpol kontradiktif.

"Tidak bisa satu pihak mengambil poin dari program pemerintah yang bagus, tetapi mengambil jarak dan mengkritik keras ketika ada program pemerintah yang sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki seperti itu tidak elegan," tegas Misbakhun.

Menurut Misbakhun, perbedaan pandangan dan kritik merupakan hal yang wajar dalam koridor demokrasi. Meskipun sistem serta tradisi ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal, setiap parpol tetap dituntut menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten, baik berada di dalam pemerintahan maupun mengambil posisi di luar pemerintahan.

Di tengah tekanan akibat dinamika geopolitik global dan situasi ekonomi saat ini, ia mengingatkan agar setiap kritik disampaikan secara bertanggung jawab serta diarahkan untuk menenangkan keadaan di masyarakat.

"Kritik itu penting dalam demokrasi, dan pemerintah terus mendengar aspirasi masyarakat. Tetapi dalam situasi penuh tekanan, yang dibutuhkan adalah sikap yang menyejukkan, bukan narasi yang membuat keadaan semakin panas," tutur Misbakhun.


Ketua DPP Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun. Foto: ANTARA/HO.

Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Golkar ini mendorong seluruh parpol untuk mengedepankan politik kerja bersama. Persoalan bangsa yang kompleks saat ini dinilai tidak akan dapat diselesaikan dengan aksi saling menyalahkan, melainkan membutuhkan kontribusi gagasan riil dari semua kekuatan politik.

"Politik berwawasan kebangsaan, yaitu politik yang memprioritaskan kepentingan nasional daripada kepentingan politik praktis yang populis," ucap Misbakhun.