Rencana Pelayanan TransJakarta ke Kepulauan Seribu Disambut Positif

Jakarta: Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka layanan TransJakarta menuju Kepulauan Seribu disambut positif. Pelayanan transportasi laut wilayah Kepulauan Seribu bakal dialihkan kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mulai 2027.

"Tentu ini suatu yang amat menggembirakan, sejak dulu kami berharap supaya saudara-saudara kita di Pulau Seribu bisa merasakan moda transportasi murah seperti TransJakarta dengan tarif sekitar Rp3.500 untuk membantu mobilitas warga antar pulau," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino di Jakarta, dikutip melalui keterangan tertulis, Minggu, 9 Agustus 2026.
 

Gagasan mengenai menghadirkan transportasi laut murah bagi warga kepulauan tersebut sebelumnya telah didorong Wibi saat menerima audiensi organisasi kepemudaan Jakarta Maju Bersama (JMB) di ruang Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Mei 2026. Wibi menyoroti tingginya ongkos penyeberangan yang selama ini menjadi hambatan utama mobilitas masyarakat setempat menuju daratan Jakarta.

Langkah ini mendapat penguatan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan pengalihan pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan kepada BUMD PT Transportasi Jakarta.

Wibi menilai kehadiran TransJakarta Laut dengan tarif terjangkau tidak hanya memperlancar aktivitas harian warga. Namun, memperkuat konektivitas antarwilayah serta memicu pertumbuhan sektor pariwisata.

"Kajian layanan TransJakarta Laut nantinya tidak hanya memperhatikan konektivitas menuju daratan Jakarta, tetapi juga kebutuhan mobilitas antarwilayah kepulauan. Dengan tarif yang terjangkau, transportasi laut diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem transportasi publik Jakarta yang terintegrasi," kata Wibi.


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. Foto: Metro TV/Aris Setya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta itu menekankan pentingnya kesetaraan hak atas fasilitas publik bagi seluruh warga Ibu Kota tanpa terkecuali. Termasuk masyarakat yang bermukim di wilayah kepulauan.

"Bagaimana membangun awareness untuk membuat warga Jakarta menjadi good citizenship, memahami hak dan kewajibannya. Warga yang tinggal di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses transportasi publik yang aman, terjangkau, dan mudah terhubung dengan pusat-pusat aktivitas di Jakarta," kata Wibi.