Anggota DPR AS dari Partai Republik Thomas Massie Ajukan Pemakzulan Menhan Hegseth

Washington: Anggota DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Thomas Massie mengajukan resolusi untuk memakzulkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Selasa, 15 September 2026.

Dikutip dari Anadolu Agency, Massie menuduh Hegseth mengabaikan kewenangan Kongres dan secara ilegal melanjutkan operasi militer AS di Iran.

Resolusi tersebut muncul setelah berulang kali terjadi upaya di DPR AS untuk membatasi kampanye militer pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Iran. Kongres sebelumnya meloloskan resolusi terkait war powers pada Juni dan Juli yang menyerukan penghentian permusuhan AS terhadap Teheran.

Dalam resolusinya, Massie menuduh Hegseth tetap menjalankan operasi militer meski Kongres memiliki kewenangan konstitusional terkait keputusan perang dan telah melakukan pemungutan suara untuk mengakhiri konflik.

Menurut Massie, tindakan Hegseth telah “menggagalkan kemampuan Kongres untuk menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya yang paling serius” dan memungkinkan berlanjutnya apa yang ia sebut sebagai “perang ilegal."

“Dalam semua hal ini, Menteri Hegseth telah bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai Menteri Pertahanan,” kata Massie dalam sidang DPR.

Resolusi tersebut memuat delapan pasal pemakzulan. Selain operasi militer di Iran, Massie juga menuduh Hegseth terlibat dalam tindakan militer yang tidak sah di Venezuela dan Yaman, termasuk operasi yang menurutnya berujung pada penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Massie juga memasukkan tuduhan terkait operasi militer terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba serta tindakan terhadap Senator Demokrat Mark Kelly. Beberapa tuduhan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran terhadap kewenangan Kongres.

DPR Wajib Bahas Resolusi

Karena diajukan sebagai resolusi istimewa (privileged resolution), DPR AS harus menangani resolusi tersebut dalam dua hari legislatif. Pimpinan Partai Republik di DPR masih dapat berupaya mengajukan langkah untuk menghentikan atau menunda pembahasannya.

Upaya Massie menambah tekanan politik terhadap Hegseth. Sebelumnya, anggota DPR dari Partai Demokrat juga mengajukan enam pasal pemakzulan terhadap Hegseth pada April, termasuk tuduhan yang berkaitan dengan perang Iran.

Namun, pengajuan pasal pemakzulan tidak berarti Hegseth langsung dimakzulkan. Proses tersebut harus melalui DPR dan, jika disetujui, berlanjut ke Senat untuk proses persidangan pemakzulan.

Jaksa Agung AS Todd Blanche membela Hegseth ketika ditanya mengenai upaya pemakzulan tersebut.

Blanche mengatakan Hegseth “melakukan pekerjaan yang fenomenal” dan menjalankan tugas sesuai hukum. Ia juga mengatakan Departemen Kehakiman berperan aktif memastikan tindakan pemerintah memenuhi persyaratan hukum.

Blanche menolak penyebutan operasi militer AS terhadap Iran sebagai “perang." Menurutnya, ia tidak sepakat dengan istilah tersebut dan menilai pemungutan suara Kongres terkait konflik Iran tidak membuktikan bahwa Hegseth maupun Trump telah bertindak melanggar hukum.

Ia juga mempertanyakan alasan tindakan Hegseth dan Trump harus menjadi dasar pasal pemakzulan.

Sementara itu, Pentagon menyatakan dukungannya terhadap Hegseth. Juru bicara Pentagon Kingsley Wilson mengatakan seluruh departemen bersatu di bawah visi Hegseth dan akan terus menjalankan tugasnya.

Perselisihan tersebut menempatkan kewenangan Kongres atas penggunaan kekuatan militer sebagai salah satu isu utama dalam perdebatan politik AS mengenai operasi militer terhadap Iran.

Baca juga: Bersitegang dengan Hegseth, Menteri Angkatan Darat AS Dan Driscoll Mundur