Banyak Dilanda Konflik, Benua Afrika Dinilai Butuh Kursi Permanen di DK PBB

London: Studi terbaru menunjukkan sekitar 80 persen resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam satu dekade terakhir berkaitan dengan konflik di Afrika.

Dilansir dari Independent, Kamis, 12 Februari 2026, temuan ini memperkuat desakan internasional agar benua tersebut memperoleh kursi permanen di badan tertinggi PBB yang menangani isu perdamaian dan keamanan global.

Riset Oxfam mencatat bahwa dari 437 resolusi terkait 23 krisis berkepanjangan di dunia, sebanyak 354 berfokus pada situasi di Afrika. Meski menjadi pusat perhatian utama dalam agenda keamanan global, Afrika hingga kini tidak memiliki kursi tetap maupun hak veto di Dewan Keamanan.

Lonjakan konflik di Afrika dipicu berbagai faktor, termasuk lemahnya tata kelola pemerintahan, kesenjangan sosial-ekonomi, serta dampak perubahan iklim. Kondisi ini berdampak besar terhadap stabilitas kawasan.
 

Sejak 2016, jutaan orang dilaporkan tewas dan hampir 46 juta lainnya mengungsi. Sekitar 120 juta orang di 26 negara Afrika juga menghadapi krisis pangan akut.

Benua tersebut menyumbang sekitar 40 persen bentrokan aktif di dunia dan menjadi lokasi hampir setengah kelompok bersenjata global. Lima negara yang menjadi episentrum konflik berkepanjangan adalah Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Nigeria, Sudan, dan Sudan Selatan.

Direktur Oxfam Afrika, Fati N'zi-Hassane, menilai ketiadaan kursi permanen bagi Afrika mencerminkan ketimpangan kronis dalam pengambilan keputusan global. Ia menilai hal ini membuat banyak resolusi sulit diimplementasikan karena tidak selalu selaras dengan kebutuhan di lapangan.

Ia menegaskan keputusan penting terkait perdamaian dan keamanan global harus melibatkan keterwakilan Afrika yang memadai, serta menilai Dewan Keamanan PBB perlu berevolusi agar lebih inklusif.

Desakan pemberian kursi permanen bagi Afrika juga mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Amerika Serikat. Sejumlah negara seperti Afrika Selatan, Mesir, dan Nigeria disebut sebagai kandidat potensial.

Selain faktor geopolitik, perubahan iklim dinilai menjadi pemicu utama tekanan sumber daya yang memicu konflik.

Mantan Menteri Luar Negeri Inggris David Miliband memperingatkan kontribusi krisis iklim terhadap konflik global kerap diremehkan. Ia mendorong negara maju meningkatkan bantuan agar negara rentan di kawasan khatulistiwa dapat memperkuat ketahanan iklim. (Kelvin Yurcel)