Finalisasi Draf Pokok-Pokok Haluan Negara, MPR RI Minta Masukan Masyarakat

Jakarta: MPR RI telah merampungkan draf rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan penyusunan draf tersebut telah melalui berbagai kajian akademik.

Hal itu disampaikan usai pimpinan MPR RI bersama Badan Pengajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI menggelar rapat pembahasan rancangan PPHN di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.

"Sudah bersifat final, karena kami sudah melakukan kajian ini. Draf PPHN ini melalui sebuah kajian yang panjang," kata Muzani.

Meski sudah bersifat final, MPR RI tetap terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Muzani mengatakan pihaknya akan mendengar pandangan dan aspirasi publik terkait rancangan PPHN tersebut. 

"Kami menyepakati bahwa mulai besok jam 4 sore (pukul 16.00 WIB), rancangan tentang pokok-pokok haluan negara sudah bisa diakses oleh masyarakat melalui laman yang telah disiapkan oleh pimpinan ataupun Sekretariat Jenderal MPR," kata Muzani.

Muzani berharap dengan dibukanya akses publik terhadap draf rancangan PPHN, MPR RI mendapat masukan serta pandangan yang lebih jernih. Dia mendorong seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dalam menyampaikan pandangannya. 

"Tentu saja pandangan, masukan, dan pikiran-pikiran itu akan menjadi penyempurna bagi pokok-pokok haluan negara yang sekarang telah menjadi konsep dari kami," kata Muzani.


Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Foto: Metro TV.

Politikus Gerindra itu mengatakan PPHN merupakan konsep yang melintasi batas kepresidenan. PPHN juga menjadi landasan filosofis bernegara sebagai panduan pembangunan setiap periodisasi presiden.

"Karena itu, ini diharapkan bisa mendekatkan antara penyelenggara negara dengan kebijakan-kebijakan negara. Saya kira itu," kata Muzani.

MPR RI akan melakukan evaluasi dan kajian terhadap masukan-masukan publik sebelum PPHN diresmikan sebagai sebuah produk hukum. MPR RI juga masih mengkaji bentuk produk hukum untuk PPHN.

"Insyaallah tahun depan mudah-mudahan sudah bisa menjadi sebuah produk hukum. Produk hukum tersebut sedang terus kita lakukan dalam kajian-kajian yang makin intensif di antara kami," ujar Muzani.