Bahas Penutupan Selat Hormuz, Mendag akan Panggil Eksportir

Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan memanggil sejumlah eksportir untuk membahas potensi gangguan pasokan akibat penutupan jalur pelayaran strategis Selat Hormuz, yang merupakan salah satu rute pengiriman minyak tersibuk di dunia dan berada di antara Teluk Oman dan Teluk Persia.

Pertemuan tersebut rencananya digelar bersama para pelaku usaha, termasuk Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), guna mengidentifikasi dampak teknis terhadap kegiatan ekspor Indonesia.

“Memang rencananya besok kami ketemu para eksportir ya, kita akan membahas kira-kira masalahnya di mana,” ujar Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026.

Menurutnya, pertemuan itu bertujuan untuk mengetahui secara lebih rinci persoalan yang dihadapi para eksportir, mengingat sebagian pelaku usaha juga bergantung pada bahan baku impor. Hingga saat ini pemerintah belum dapat menghitung secara pasti potensi penurunan ekspor akibat situasi tersebut.

“Tapi kami juga belum bisa memastikan sebelum kami memang dapat masukkan juga dari para pelaku usaha ya,” kata mendag.

Budi menambahkan, pemerintah bersama Badan Kebijakan Perdagangan sebelumnya telah melakukan kajian awal terkait potensi dampak terhadap perdagangan. Namun, pemerintah masih menunggu masukan langsung dari pelaku usaha untuk mengetahui komoditas apa saja yang berpotensi terdampak.

Ia menjelaskan, produk-produk yang menggunakan bahan baku impor berpotensi mengalami gangguan jika rantai pasok global terdampak konflik. Sementara itu, jika ekspor komoditas seperti Crude Palm Oil (CPO) turut terganggu, pemerintah akan mendorong pencarian pasar alternatif.

“Kalau itu memang terganggu berarti kita akan harus cari pasar lain. Itu yang besok juga akan saya bicarakan dengan para eksportir,” ujarnya.

 

Buka peluang ekspor dari Indonesia

Budi menilai krisis geopolitik umumnya akan mengubah peta perdagangan global. Ketika rantai pasok internasional terganggu, sejumlah negara akan mengalami hambatan ekspor maupun impor. Namun kondisi tersebut juga membuka peluang bagi negara lain untuk mengisi kekosongan pasokan di pasar tertentu.

“Ketika sebuah pasar di negara lain itu tidak disuplai oleh negara lain, berarti kan kosong. Nah kita ingin memanfaatkan itu, wilayah-wilayah yang kosong,” kata Budi.

Ia menambahkan, pemerintah akan memetakan negara-negara yang pasarnya berpotensi terbuka akibat gangguan pasokan global. Upaya ini juga diarahkan untuk memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil.

Menurut Budi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru memiliki peluang lebih cepat memanfaatkan celah pasar tersebut karena sebagian besar masih menjajaki pasar ekspor baru.

“UMKM itu sebenarnya lebih mudah. UMKM itu kan kebanyakan dia ekspor baru, sehingga jangka pendek mana pasar-pasar yang bisa dijalani,” katanya.

Program business matching yang melibatkan UMKM pun mulai diarahkan ke negara-negara yang dinilai memiliki potensi pasar. Pada Januari lalu, transaksi dari program tersebut tercatat mencapai sekitar USD4 juta. Kementerian Perdagangan juga telah memetakan sejumlah kawasan tujuan, seperti Asia Tenggara dan Afrika, untuk mengisi kekosongan pasokan di pasar internasional.